Kejati Kembali Evaluasi Kasus Pinjaman Halbar

  • Bagikan
Kepala Kejati Malut, Wisno Baroto (Foto: Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) bakal kembali mengevaluasi penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pinjaman Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) ke Bank BPD senilai Rp 159,5 miliar tahun 2018.

Kepala Kejati Malut, Wisnu Baroto mengaku kasus pinjaman Pemda Halbar menjadi atensi tersendiri baginya dan akan dibuka kembali. Pasalnya, kasus ini sebelumnya telah dihentikan tim penyidik Satuan Tugas Khusus (Satgatsus) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK).

“Iya akan dievaluasi. Insya Allah kalau cukup bukti akan ditindaklanjuti,” tegas Wisnu kepada wartawan, Selasa (29/1/2019).

Untuk mengevaluasi kasus pinjaman Halbar lanjut Wisnu, dirinya akan berkoordinasi dengan tim penyidik P3TPK, untuk mendudukan masalah yang dimaksud.

“Nanti koordinasi ke tim penyidik, hasilnya kaya gini nanti kita tindaklanjuti, kita lihat dulu, akan dievaluasi,” akuinya.

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menambahkan, meski kerja penyidik tidak bisa intervensi, namun jika menemukan bukti yang cukup akan dibuka kembali.

“Saya masih menunggu hasil dari tim penyidik. Kita kan ngga bisa mencampuri urusan penyidik,” katanya.

Selain kasus pinjaman Pemda Halbar, Kajati juga menjadikan atensi khusus beberapa kasus lain yang ditangani Kejati Malut, diantaranya kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pajak kendaraan di Samsat Kabupaten Halmahera Selatan, Samsat Kabupaten Kepulauan Sula dan kasus Sayoang Yaba. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut