Apresiasi Langkah Kajati, Akademisi Minta Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pinjaman Halbar

  • Bagikan
Akademisi Unkhair Ternate, Abdul Kadir Bubu (Foto: Dok/KabarMalut)

TERNATE – Niat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara (Malut), Wisnu Baroto untuk membuka kembali kasus dugaan korupsi pinjaman Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) senilai Rp 159,5 miliar tahun 2018, mendapat  apresiasi dari Akademisi Hukum Universitas Khairun Ternate, Abdul Kader Bubu.

Langkah mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini ditantang oleh Dade sapaan akrab Abdul Kadir, yang juga sebagai Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Universitas Khairun. Betapa tidak, Wisnu yang digadang-gadang disebut sebagai Jaksa spesialis menindak kepala daerah, kiranya bisa dibuktikan di Malut, salah satunya terkait kasus pinjaman Halbar yang diduga melibatkan Bupati Halbar, Danny Missy.

“Sebagai masyarakat Maluku Utara saya ucapkan selamat datang pak Kajati di Malut. Kabarnya Kajati ini spesialis menindak kepala daerah, karena dia mantan jaksa KPK. Karena itu harus ada pembuktian bahwa dia benar-benar orang KPK yang konsisiten penegakan gukum khususnya di bidang korupsi, untuk itu setiap kasus yang sudah disidik oleh Kejati kemudian tidak ditindaklanjuti, harus ditindaklanuti seperti kasus pinjaman Halbar,” kata Dade kepada KabarMalut, Kamis (31/1/2019).

Ia meyakini kasus pinjaman Pemda Halbar ada indikasi tindak pidana korupsi, sehingga meminta Kajati patut membuka kembali serta ditelusuri dengan teliti kasus tersebut. Karena ada masalah tindak pidana, ada masalah yang besar yang dilakukan Pemda Halbar. Olehnya itu, dengan hadirnya Kajati baru ini, bisa dibuka kembali kasus ini agar dapat dibuktikan bahwa Kajati  yang memiliki konsisten serta integritas yang tinggi dalam menegakkan kasus korupsi

“Saya mengapresiasi langkah Kajati, atas nama  Kampus sekaligus atas nama Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Unkhair, yang bermitra seluruh lembaga hukum tetap mendukung agar Kejati bisa membuka kasus ini, dan memberikan terang terhadap proses penyelidikan yang dilakukan kejaksaan selama ini,” tegasnya.

Dede secara pribadi sangat menyayangkan proses penyelidikan kasus pinjaman Halbar. Sebab awalnya penyidik mengakui ada pelanggaran tindak pidana korupsi, namun seiring dengan proses perjalannya penyidik mengatakan tidak ada tindak pidana korupsi, sehingga dinilai aneh.

“Tentu ini menuai jalan yang gelap, karena itu Kajati baru ini hadir untuk menerangkan kembali kasus ini,” akuinya.

Mantan Komisioner KPU Kota Ternate ini meminta jika kasus tersebut ditelusri secara mendalam, ia menyarankan agar Kajati menggantikan penyidik yang lama dengan menunjuk penyidik baru. Kasus ini  dinilai menimbulkan ketakutan Bupati Halbar Danny Missy ketika mencuat ke publik, bahkan Bupati menyurat ke Presiden, KPK dan Kejagung untuk meminta perlindungan.

“Terlihat bupati sangat panik, karena ketakutan dia, kemudian mengirim surat ke Presiden, KPK bahkan ke Kajagung. Kalaupun dia tidak bersalah, maka buktikan kalau dia tidak bersalah, jangan menyurat ke petinggi negara tentu ini merupakan ketakutan bupati,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut