RTRW Halbar 2020 Bakal Direvisi

Redaksi
Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Daerah BP3D Halbar Astomo (Foto: Surahman/KabarMalut)

JAILOLO – Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) pada 2020 nanti bakal dilakukan revisi. Lantaran saat ini Pemkab Halbar melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (BP3D) sudah melakukan syarat-syarat dasar dengan pengkajian dan Peninjauan Kembali (PK)

“Beberapa pekan ini kami (BP3D) bersama dengan tim teknis dari Kementrian Tata Ruang dan Agraria melakukan kegiatan dasar persyarat untuk RTRW Pemkab Halbar bisa direvisi pada 2020 dengan cara melakukan PK,” kata Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Daerah BP3D Halbar, Astomo kepada wartawan Rabu (13/2/2019).

Menurutnya, dalam tahapan PK ini, pihaknya melakukan observasi lapangan, laporan pengajuan dan lapor akhir. Namun tak lupa pihaknya mengambil langkah ini sesuai dengan kebutuhan publik dan sandaran regulasi.

“Jadi sebenarnya berbagai macam kebijakan penataan ruang daerah di Pemkab Halbar yang berdasarkan dengan peraturan daerah Pemkab Halbar nomor 1 tahun 2012 dengan kebijakan penataan ruang, pemanfaatan ruang dan kebijakan pemberian ruang. Sehingga ini semua disusun untuk sebagaimana untuk penataan ruang daerah  berkelanjutan dan sesuai oparsional,” ujarnya.

Lanjutnya, sejalan dengan hal tersebut perkembangan berbagai ruang di Kabupaten Halbar, maka perlu Pemkab menyalurkan peninjauan kembali RTRW sebelum dilakukan revisi RTRW.

“Alasan kami melakukan PK RTRW untuk dapan menjadi prasyarat revisi, karena sebagian besar yang berindikasi tidak sesuai dengan kondisi perkembangan dengan pembangunan yang bergerak jalan di Kabupaten Halbar. Sehingga itu perlu dilakukan revisi RTRW,” jelasnnya.

Ia menambahkan, ini juga dilakukan, karena terjadi faktor penyimpangan pemanfaatan ruang yang menyangkut perubahan ekonomi regional, perubahan cara pandang dalam proses penataan ruang yang tidak sesuai dengan perencanaan penataan ruang, perubahan alam dan sistem

“Sasaran PK RTRW ini bagaimana tersusunnya PK rancangan tata ruang wilayah daerah Pemkab Halbar tahun 2012-2022, sehingga dirumuskan lah hasil rekomendasi PK RTRW untuk 2012-2022,”ungkapnya.

Selain itu tujuan dari revisi RTRW ini juga sebagaimana untuk penyempurnaan den menyesuaikan kebijakan pemerintah terbaru terkit pembangunan di Halbar, misalnya tadi ini terjadi perubahan eksistensi hutan produksi seperti di dearah Loloda dan saat ini masuknya blok area tambang, ini yang dinamakan perubahan eksistensi. Bahkan lokasi bandara yang sesuai RTRW ditetapkan di Sidangoli, namun kebijakan terbaru harus dilakukan di Desa Kuripasai.

“Sekali lagi suptansi dari PK RTRW ini, ialah sebagai syarat untuk revisi. Karena tanpa PK tidak bisa dilakukan revisi. Namun kegiatan PK RTRW pelaksanaan ini dilakukan dengan swakelola, sehingga diperbantukan dengan tim pengarah, kami sendiri dan tim teknis Kementerian tersebut,” pungkasnya. (Ajo)

Hak Cipta KabarMalut