PAW Nikolaus, Pengadilan Ternate Hukum Pemkab Halbar dan Pemprov Ganti Rugi Rp 11 M

  • Bagikan
Kantor PN Ternate (Foto: Istimewa)

JAILOLO – Pergantian Antar Waktu (PAW) Nikolaus Tangayo ke Deni Palar sebagai anggota DPRD Halmahera Barat (Halbar) tahun 2017 dinilai telah melanggar aturan hukum yang berlaku. Pengadilan Negeri Ternate menghukum Pemkab Halbar dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) harus melakukan ganti rugi kepada Nikolaus Tangayo sebesar Rp 11 miliar.

“Sesuai putus PN Ternate dengan nomor 160 K/Pdt.Sur -Parpol/2018, maka Bupati Halbar dan Pemprov Malut sebagai pemohon wajib melakukan ganti rugi kepada Nikolaus Tangayo sebagai termohon sebesar Rp 11 miliar,” kata kuasa hukum Nikolaus Tangayo, Freizer Giwe kepada wartawan via handphone Minggu (17/2/2019).

Menurutnya, Nikolaus menggugat Pemkab Halbar dan Pemprov secara perdata atas PAW terhadap dirinya. Pasalnya rencana PAW masih disidangkan dan berlangsung di Mahkamah Agung (MA) tetapi Nikolaus telah PAW, padahal hasil putusan MA pada tingkat kasasi MA membatalkan PAW terhadap Nikolaus Tangayo ke Deni Palar.

“Masalah tersebut sebenarnya belum berakhir di persidangan awal sampai ke persidangan tingkat akhir yakni MA terkait dengan PAW Nikolaus Tangayo ke Deni Palar yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Halbar. Namun DPRD Halbar sudah melakukan proses PAW itu,” jelasnya.

Setelah mengantongi putusan MA yang mengharuskan dibatalkan PAW tersebut, Nikolaus mengambil langka gugatan ganti rugi di Pengadilan Negeri Ternate dan hasilnya diputuskan menang. Pengadilan Negeri Ternate juga memutuskan para termohon lainya wajib membayar ganti rugi, selain Bupati Halbar dan Pemprov Malut yakni DPRD Halbar, Partai Hanura Malut, Partai Hanura Halbar dan Deni Palar. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut