Buron 1,6 Tahun, Pelaku Persetubuhan Anak Berhasil Dibekuk

  • Bagikan
Kapolres Kepsul AKBP, Tri Yulianto didampingi Kasat Reskrim, IPTU Paultry Yustiam dan Kasat Intelkam IPDA Syamsul saat Press Release (Foto: Ilham/KabarMalut)

SANANA – Sempat menjadi buronan dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polisi selama 1,6 tahun, SS pria paruh baya (55) yang juga sebagai pelaku persetubuhan anak di bawah umur pada salah satu Desa di Kecamatan Mangoli Timur, berhasil dibekuk Satuan Reskrim Polres Kepulauan Sula (Kepsul).

Kapolres Kepsul, AKBP Tri  Yulianto menuturkan, peristiwa yang menimpa korban NU (14) berlangsung Juli 2017 dan baru terungkap pada 15 September 2017 setelah korban menceritakan kepada keluarganya atas apa yang menimpanya.

“Korban yang masih kecil itu dibujuk dengan menggunakan uang senilai Rp 50.000, sambil mengancam akan dibunuh jika korban mengadu kepada orang lain,” kata Tri didamping Kasat Reskrim, IPTU Paultry Yustiam dan Kasat Intelkam IPDA Syamsul saat Press Rilis, Senin (18/2/2019).

Lanjut Kapolres, informasi atas perbuatan SS ini baru sampai ke meja Polres pada 16 September  2017 melalui laporan keluarga korban. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan barang bukti diantaranya 1 rok panjang berwarna hitam, satu baju lengan panjang bagian atas berwarna putih dan bagian bawah berwarna pink, satu buah celana dalam berwarna putih dan satu buah BH berwarna hijau. Namun sayangnya saat itu, pelaku tidak dapat diamankan karena pelaku telah melarikan diri sebelum Polisi tiba di TKP dan menjadi DPO selama 1,6 tahun.

“SS selaku pelaku persetubuhan anak dibawah umur tersebut berhasil dibekuk anggota Polres Kepsul di Pulau Buru Provinsi Maluku tepatnya di salah satu rumah kebun di Desa Waiyatong yang jaraknya 100 KM dari Kota Namlea pada 16 Januari 2019 lalu,” jelasnya.

Proses penyidikan oleh Sat Reskrim Polres Kepsul melalui Unit PPA kini telah masuk tahap satu atau penyerahan berkas ke Jaksa Peneliti Kejari Sanana.

“SS dijerat dengan pasal 81 ayat 1 dan 2 UU no 35 tahun 2014 yang merupakan pembaruan dari UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara dengan denda maksimal Rp 5 miliar,” tambah Kapolres.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kepsul, IPTU Paultry Yustiam juga membeberkan jumlah kasus perempuan dan anak yang ditangani pada tahun 2017-2018.

“Pada tahun 2017 ada sebanyak 25 kasus perempuan dan anak yang dilaporkan, dan 2018 sebanyak 31 kasus. Semuanya termasuk kasus pemerkosaan, pencabulan maupun KDRT,” singkat Kasat Reskrim. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut