Oknum Caleg PKPI dan Kades Terancam Satu Tahun Penjara

  • Bagikan
Salah satu baliho Caleg PKPI Ikram M. Nur yang dipasang di depan Sekertariat Kapita Halsel Desa Kampung Makian (Foto: Bud/KabarMalut)

LABUHA – Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malut dapil 4 Halmahera Selatan (Halsel) dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) nomor urut 4 Ikram M Nur dan pejabat Kepala Desa Bori Kecamatan Bacan Timur, Nexen Miskin, terancam pidana satu tahun penjara. Ancaman ini lantaran keduanya telah melanggar undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017.

Kepala Kejaksaan Negeri Labuha, Cristian Carel Ratuanik membenarkan adanya tindak pidana Pemilu yang dilakukan Ikram M Nur dan pejabat Kades Bori Nexen Miskin.

“Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan resmi menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari penyidik Polres Halsel atas nama Ikram M Nur dalam pelanggaran tindak pidana Pemilu. Ikram diduga melanggar  pasal 493 junto 280 ayat 2 a, huruf h undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” kata Cristian ketika dikonfirmasi, Senin (18/2/2019).

Yang kedua kata Cristian, SPDP atas nama Nexen Miskin alias Nexen dalam dugaan tindak pidana Pemilu. Nexen diduga telah melanggar  pasal 490 undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

“Jadi kedua SPDP ini kami terima dan saya telah menunjuk dua Jaksa yaitu Rizki Septia kurniadi dan Reza Ferdian,” ujar Cristian.

Cristian menjelaskan, dalam modus operandi yang dilakukan oleh kedua tersangka ini yaitu, tersangka Ikram M Nur selaku calon anggota DPRD Provinsi Dapil Halsel beserta pejabat Kepala Desa Bori  melakukan kampanye Pemilu dengan cara pemberian alat peraga kampanye berupa baliho dan bener yang dilakukan Ikram M Nur kepada pejabat Kepala Desa Bori Nexen Miskin, pada saat pertemuan tatap muka bersama masyarakat Desa Bori Kecamatan Bacan Timur, pada masa kampanye pemilihan umum tahun 2019. Kampanye ini terjadi pada hari Senin 31 Desember 2018 bertempat di Desa Bori.

“Jika ini terbukti dalam persidangan maka otomatis Ikram M Nur diskualifikasi karena ancaman hukumnya maksimal satu tahun. Tapi dalam proses penyidikan baik kepolisian maupun kejaksaan tidak bisa melakukan penahanan. Nanti pada saat putusan hakim terbukti baru kita jebloskan ke penjara, kepala desa juga sama,” pungkas Cristian. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut