Soal Ganti Rugi Rp 11 M, Arnold: Pernyataan Freizer Giwe Mendahului Putusan Hakim

  • Bagikan
Kuasa Hukum Pemkab Halbar, Arnold Musa (Foto: Surahman/KabarMalut)

JAILOLO – Pernyataan Kuasa Hukum Nikolaus Tangayo, Freizer Giwe terkait putusan Pengadilan Negeri Ternate menghukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut membayar ganti rugi sebesar Rp 11 miliar, atas Pergantian Antar Waktu (PAW) Nikolaus Tangayo ke Denny Palar sebagai anggota DPRD Halbar, dinilai tidak mendasar dan pembohongan publik.

Kuasa Hukum Pemkab Halbar, Arnold Musa mengaku pernyataan Freizer Giwe bahwa proses PAW Nikolaus Tangayo ke Denny Palar sebagai anggota DPRD Halbartahun 2016 silam sudah sesuai mekanisme atas dasar putusan Pengadilan Negeri (PN) Ternate nomor 46. Sementara gugatan ganti rugi yang disampaikan Nikolaus hingga saat ini belum ada putusan dari majelis hakim Pengadilan Negeri Ternate.

“Jadi pernyataan Freizer Giwe seakan-akan sudah mendahului putusan hakim, secara moral sangat tidak etis, karena kuasa hukum mendahului putusan majelis hakim,” ungkap Arnold kepada wartawan, Selasa (19/2/2019).

Arnold menambahkan, gugatan baru disampaikan Nikolaus ke Pengadilan Negeri Ternate nomor : 36/Pdt.G/2018/PN, saat ini masih dalam tahap proses sidang dan agendanya tanggal 27 Februari sidang lanjutan dengan agenda penyampaian jawaban dari kuasa hukum Pemkab Halbar.

“Jadi apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Nikolaus adalah pernyataan sesat dan pembohongan publik. Kami berharap kuasa hukum Nikolaus segera mencabut pernyataannya, kalau tidak kami akan proses hukum, karena membuat pernyataan hoax dan tidak benar,” tegasnya.

Kuasa Hukum Nikolaus sebelumnya telah menyampaikan gugatan yang sama hingga ke Mahkama Agung (MA), namun sebelum MA mengeluarkan putusan Nikolaus telah pindah partai lebih dulu yakni dari Partai Hanura ke Partai Demokrat. Maka secara aturan, Nikolaus tidak memilik hak lagi di Partai Hanura, baik hak politik, keuangan dan  lainnya.

“Secara aturan Nikolaus tidak punya hak lagi di Partai Hanura, jadi tidak benar jika Pengadilan Negeri Ternate telah mengeluarkan putusan dan menghukum Pemkab Halbar dan Pemprov  sebesar Rp 11 miliar,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Kuasa Hukum Nikolaus, Freizer Giwe membuat pernyataan di media bahwa Pengadilan Negeri Ternate telah mengeluarkan putusan dengan menghukum Bupati Halbar dan Pemprov Malut sebagai pemohon wajib melakukan ganti rugi kepada Nikolaus sebagai termohon sebesar Rp 11 miliar. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut