Pendamping Desa Apresiasi Langkah Pemda Halbar

  • Bagikan
Tim Teknik Pendamping Desa Kecamatan Jailolo, Muhammad Dahri (Foto: Istimewa)

JAILOLO – Tim Pendamping Desa memberi apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dab Pemerintah Desa (DPMPD) kabupaten Halmahera Barat (Halbar), atas pencabutan penerapan rekomendasi terhadap Pemerintah Desa (Pemdes), yang melakukan proses pencairan Dana Desa di Bank.

Tim Teknik Pendamping Desa Kecamatan Jailolo, Muhammad Dahri mengaku persoalan pencairan DD secara regulasi sebenarnya tidak ada yang mengatur terkait rekomendasi DPMD atau Pemda disaat dilakukan pencairan dana oleh bendahara desa. Namun, kebijakan rekomondasi atas kerja sama pihak Bank dan Pemda itu dikabarkan untuk menertibkan proses administrasi penggunaan DD karena pertimbangan sumber daya aparatur desa yang masih lemah dalam pengelolaan DD.

“Kami bersyukur jika DPMPD belakangan tidak lagi memberlakukan rekomondasi tersebut. Pasalnya, regulasi mengatur cukup jelas terkait proses Dana Desa dari pusat ke daerah melalui rekening transfer dan diatur hanya tujuh hari di Pemda dan Pemda langsung meneruskan ke rekening masing-masing desa.

“Sebenarnya dari dulu seharusnya tidak ada rekomendasi dari Pemda yang diperoleh desa apabila hendak lakukan pencairan dana di Bank. Jadi kalau saat ini Pemda menyadari itu, maka kita memberi apresiasi,” ucapnya.

Dasri menyarankan kepada Komisi I DPRD Halbar agar dapat lebih intens mengawasi regulasi terkait tahapan DD dibanding mengawasi kebijakan Pemda atas memperbolehkan rekomendasi. Karena, dampak dari mengawasi kebijakan dapat menimbulkan fitnah atas dugaan kepentingan kerja sama tertentu.

“Terlebih persoalan rekomendasi dari Pemda dikhawatirkan dapat berpengaru terhadap penyimpangan kewenangan terhadap proses kelancaran pencairan dana desa. Dengan begitu, selaku tim pengawas menyarankan kepada DPRD agar lebih jelih mengawasi regulasi yang mengatur terkait hal itu,” harapnya.

Selain itu, dia menambahkan kepada DPRD agar memberi ruang para pendamping desa dikala hendak lakukan pembahasan anggaran guna persoalan menyangkut desa dengan anggarannya bisa ada masukan.(Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut