Polres Pulau Morotai Hearing Bahas Karnaval Merah Putih

  • Bagikan
Hearing antara Kapolres Pulau Morotai AKBP Mikael P Sitanggang dengan Pemda, FUIMB, MUI, DPRD dan Forkompimda membahas Karnaval Merah Putih yang dipermasalah masyarakat (Foto: Fizri/KabarMalut)

DARUBA – Polres Pulau Morotai merespon cepat aksi protes massa dari Fron Umat Islam Morotai Bersatu (FUIMB) terhadap permasalah Karnaval Merah Putih yang digelar Yayasan Barokah Surya Nusantara (YBSN) di Pantai Army Dock, pada Kamis (21/2) Lalu. Sebab, kegiatan yang dikemas dalam Seminar Bahaya Narkoba dan Pergaulan Bebas ini, diduga disusupi aksi terselubung misi agama tertentu.

Menindaklanjuti aksi protes masyarakat, Kapolres Pulau Morotai AKBP Mikael P Sitanggang melakukan hearing bersama Pemda Morotai, DPRD, FUIMB  dan para tokoh agama. Hearing berlangsung di ruang rapat Polres Pulau Morotai, Senin (25/2/2019), dihadiri  Ketua MUI Pulau Morotai, Ketua FKUB Morotai, Ketua DPRD Pulau Morotai bersama beberapa anggota, Sekda, perwakilan Lanal Morotai, perwakilan Lanud Leo Wattimena, Kepala BNNK Morotai, Ketua Pengurus Harian Sinode GMIH Kecamatan Morotai Selatan, tokoh agama Kristen, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pulau Morotai dan perwakilan FUIMB sebanyak 30 orang.

Di hadapan Kapolres Pulau Morotai AKBP Mikael P Sitanggang, para peserta hearing menjelaskan kronologi awal pelaksanaan Karnaval Merah Putih. Mereka rata-rata mengaku merasa tertipu dengan surat yang dikontongi, sebab pelaksaan Karval Merah Putih yang dilakukan YBSN di lapangan, tidak sesuai dengan surat edarat yang diterima.

Kasi Log Lanud Leo Wattimena, Mayor Kal Suhardin menjelaskan sebelumnya ada surat yang masuk ke Lanud yang dilayangkan oleh YBSN dengan tujuan meminjam kendaraan. Surat diterima Lanud Leo Wattimena, dengan terlebih dahulu menanyakan kepada Panitia Penyelenggara terkait dengan kegiatan Festival Merah Putih.

Namun faktanya, pengakuan Panitia Penyelenggara dengan pelaksaan belakangan diketahui tidak sesuai. Jika hal ini diketahui sebelumnya, maka Lanud tidak akan berpatisipasi meminjamkan kendaraan untuk mobilisasi peserta.

“Kami tidak mengetahui dalam kegiatan tersebut ada kegiatan-kegiatan yang disusupkan seperti yang beredar di masyarakat, karena apabila kami mengetahui akhirnya seperti ini, maka kami tidak akan mendukung kegiatan tersebut,” ungkap Suhardi dalam rapat berlangsung.

Massa FUIMB memenuhi areal Polres Pulau Morotai (Foto: Fizri/KabarMalut)

Hal senada juga disampaikan Kadis Pendidikan dan Kebudayaa Pulau Morotai, Revy Dara. Menurutnya, saat jelang pelaksaan kegiatan, dirinya sedang berada di luar daerah sehingga kurang memahami kegiatan yang hendak dilaksanakan YBSN dan saat ini dipermasalahkan.

“Saya berada di Morotai pada tanggal 20 Februari 2019, sehingga surat masuk oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara melalui Sekertaris kami, dan kegiatan tanggal 21 Februari 2019 kami diundang, seluruh persiapan kegiatan ini saya kurang memahami karena saya sedang berada di luar daerah,” singkatnya.

Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pulau Morotai, Mauliddin Wahab mengaku jika dalam proposal yang disodorkan YBSN dicantumkan kegiatan-kegiatan tambahan dengan atribut yang dibawa, maka pihaknya tidak akan mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan.

“Kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara institusi merasa telah ditipu oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara,” tambah Mauliddin.

Lebih lanjut Kepala BNNK Pulau Morotai, AKBP Idris membenarkan dan menerima surat dalam rangka kegiatan seminar Bahaya Narkoba dan Pergaulan Bebas oleh YBSN. Kegiatan sosialisasi sendiri BNNK tidak terlibat secara langsung, karena dilaksanakan oleh YBSN dan pihaknya hanya memberikan izin.

“Kami menerima undangan Karnaval Merah Putih di pantai Army Dock, kami tidak terlibat dalam kegiatan tersebut, karena tidak ada MoU antara BNNK dengan pihak Yayasan Barokah Surya Nusantara. Jadi jangan beranggapan bahwa Karnaval Merah Putih adalah kegiatan BNNK. Kami BNNK Morotai merasa dirugikan dengan adanya kejadian ini, karena nama kami tergiring dalam masalah ini, padahal kami tidak tahu menahu dalam masalah ini,” tegas Idris.

Menyikapi isu dugaan pembaptisan terhadap siswa-siswi yang hadiri dan menjadi peserta, seperti  beredar di kalangan masyarakat, Pendeta Yulis Yebaha menyebutkan proses baptis ada mekanismenya. Meski begitu, Yulis enggan merinci secara gambang proses baptis dimaksud, selain itu pihaknya tidak berada di lokasi saat kegiatan sehingga tidak mengetahui dugaan baptis dilakukan YBSN.

“Kami tidak bisa menyampaikan banyak hal, karena pada saat kejadian kami tidak berada di situ,” singkat Yulis.

Usai mendengarkan keterangan para peserta hearing yang hadir, Kapolres Pulau Morotai AKBP Mikael Sitanggang juga menyebutkan sebelumnya YBSN telah meminta Surat Izin Keramaian (SIK ) di Polres dengan konteks Karnaval Merah Putih. Hanya saja, apa yang dilakukan YBSN tidak sesuai dan menimbulkan persoalan, Polisi akan menyelisiki dugaan pelanggaran ini guna proses hukum.

“Masalah ini akan kami kaji dengan menghadirkan saksi ahli dan persoalan ini semua instansi terkait dan organisasi kepemudaan telah bersepakat menyerahkan kepada penegakan hukum untuk memproses terkait dugaan penistaan agama maupun penipuan,” jelasnya.

Untuk itu, Mikael menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat dan juga ketua organisasi, instansi membuatkan surat edaran kepada masyarakat, bahwa perkara ini sudah diambil alih oleh Polres Pulau Morotai.

“Saya selaku Kapolres bertanggung jawab penuh dalam permasalah ini,” pungkasnya.

Selama hearing berlangsung, massa dari FUIMB memadati areal Polres Pulau Morotai sambil menunggu hasil hearing. Massa kemudian membubarkan diri secara tertib dengan harapan Polres secepatnya menangkap pelaku Karnaval Merah Putih. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut