Ingin Enam Desa Masuk Halbar, Gubernur Minta Warga Terus Berjuang

  • Bagikan
Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba didampingi Bupati Halbar Danny Missy saat Press Conference Hari Jadi Kabupaten Halbar ke-16 (Foto: Surahman/KabarMalut)

JAILOLO – Meski dalam sengketa Pilkada Gubernur Maluku Utara (Malut) beberapa waktu, status Enam Desa diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) masuk dan menyalurkan hak politik di wilayah hukum Halmahera Utara (Halut) pada Pemilu 2019 dan seterusnya. Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba mengatakan penyelesaian sengketa enam desa masih ditangani pemerintah pusat, sehingga meminta warga pro Halmahera Barat (Halbar) untuk terus berjuang.

“Enam desa itu sudah ditangan pusat, jadi masyarakat enam desa itu diminta untuk berjuang terus,” kata Abul Ghani Kasuba dalam Press Conference Hari Jadi Kabupaten Halbar ke-16 di Kantor Bupati Halbar, Senin (25/2/2018).

Gubernur mengaku enam desa yang disengketakan Pemda Halbar dan Halut, saat Pilgub lalu yang memenangkan dirinya adalah warga pro Halbar. Gubernur sendiri berharap enam desa tetap masuk wilayah Halbar sebagaimana keiinginan warga.

“Dari situ bisa jadi sebagai kacamata agar pusat bisa melihat mereka ingin pemilihan bisa disatukan lagi seperti yang lalu,” jelasnya.

Meski begitu, gubernur mengatakan berkaca pada Pilgub lalu, terjadi ada dua TPS yang disediakan penyelenggaran dari Halbar ada Halut. Hak politik masyarakat yang sejarahnya masuk Kecamatan Jailolo ini, masih digodok pemerintah pusat.

“Saya ini orang dari Halut, saya berfikir lebih baik kembalikan kepada keadilan, kembalikan ke Kecamatan Jailolo itu,” pungkas gubernur. (Ajo)

  • Bagikan

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut