Polda Malut Back Up Polres Pulau Morotai Lidik Karnaval Merah Putih

  • Bagikan
Kapolda Malut, Brigjen Pol Suroto (Foto: Fizri/KabarMalut)

DARUBA – Polda Maluku Utara (Malut) memback up Polres Pulau Morotai, menyelidik pelaksaan Karnaval Merah Putih oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara (YBSN), yang menimbulkan aksi protes dari masyarakat Kabupaten Pulau Morotai tergabung dalam Front Umat Islam Morotai Bersatu (FUIMB).

“Rencanya tim investigasi akan dibentuk dari Polres Morotai dan akan diback up Polda Maluku Utara, tentunya dengan mengumpulkan fakta-fakta hukum di lapangan,” ungkap Kapolda Malut, Brigjen Pol Suroto kepada wartawan usai petemuan dengan Pemda dan Forkopimda di Polres Pulau Morotai, Selasa (26/2/2019).

Kapolda telah merangkum semua informasi terkait dengan pelaksanaan Karnaval Merah Putih yang diawali Seminar Bahaya Narkoba dan Pergaulan Bebas. Kegiatan ini awalnya berlangsung normal dan mendapat dukung bebagai macam pihak, namun akhir acara disusupkan rakaian kegiatan lain.

“Rangakian ini mulai dari tanggal 15 di sekolah, ternyata guru-guru menyampaikan tidak ada masaalah dan baik-baik saja. Sehingga pada akhir acara mereka melakukan penutup dengan acara Karnaval Merah Putih seperti yang dilihat di Medsos. Jadi ini di luar dari dugaan kita, intinya di situ bukan ada unsur kesengajaan dari Pemda maupun BNN karena rangkaian acara keseluruhan dari Yayasan yang mengakomodir,” jelasnya.

Menurutnya, sesuai kesepakatan bersama Forkopimda Pulau Morotai dan tokoh masyarakat, meyayangkan dan mengutuk keras kejadian tersebut serta menyerahkan masalah ini ke porses hukum. Polisi telah melakukan investigasi (penyelidikan) sesuai dengam aturan hukum yang ada karena persoalan ini sensitif dengan SARA.

“Kami tidak mau melakukan penegakan hukum dengan cara-cara melanggar hukum, nanti kami tetap melakukan proses terkhir juga dengan memeriksa ahli pidana MUI segala macam, apakah ini melanggar hukum atau penistaan agama atau tidak, mereka yang menentukan karena kami tidak bisa menentukan ini melanggar atau tidak,” terangnya.

Penyelidikan dimaksud agar bisa diketahui asal usul symbol-simbol agama tertentu dan memeriksa saksi-saksi yang ada. Jika memenuhi syarat, maka proses hukum terhadap pelakunya harus dimintai pertanggung jawaban.

“Kalau memang memenuhi unsur pidananya cukup unsurnya, nanti kami limpahkan ke pengadilan,” tegasnya.

Kapolda mengharapkan apa yang sudah disepakati bersama dengan Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, sepenuhnya diserahkan ke proses hukum. Masyarakat diminta tidak terprovokasi serta bersabar memberikan waktu kepada Polri untuk menyelesaikan permasalahan ini. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut