Soal Enam Desa, Gubernur Dinilai Tidak Paham

  • Bagikan
Kabag Tata Pemerintahan Setda Halut, Jhon Anwar (Foto: Ronald/KabarMalut)

TOBELO – Pernyataan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba terkait penyelesaian sengketa enam desa masih ditangani pemerintah pusat, sehinga meminta warga pro Halmahera Barat (Halbar) untuk terus berjuang, disesali Pemerintah Halmahera Utara (Halut). Gubernur bahkan dinilai tidak paham pokok persoalan yang dihadapi.

Kabag Pemerintahan Setda Halut, Jhon Anwar mengatakan sampai saat ini tidak ada satu pun aturan yang menyatakan enam desa bagian dari Halbar. Sikap Kemendagri jelas sesuai PP 42/1999 dan UU nomor 1 tahun 2003 serta Permendagri nomor 137 tahun 2007, bahwa enam desa adalah bagian dari Halut.

“Pernyataan Gubernur menunjukkan sesungguhnya Gubernur tidak paham pokok permasalahan yang dihadapi. Bahwa permasalahan Halut-Halbar terkait enam desa ini bukan status wilayah, tetapi batas wilayah,” ungkap Jhon kepada KabarMalut, Selasa (26/2/2019).

Ia juga mengatakan status wilayah clear enam desa bagian dari Halut.

“Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah secara etika harus sejalan dengan sikap Pemerintah Pusat,” katanya.

Ia juga mengatakan selama 12 tahun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut tidak mampu selesaikan masalah enam desa. Gubernur Abdul Ghani Kasuba pada periode lalu sebagai Wakil Gubernur menjabat sebagai Ketua Tim Penyelesaian Batas Daerah Halut-Halbar, faktanya tidak mampu menyelesaikan masalah enam desa.

“Pada saat jadi Gubernur pun tidak mampu selesaikan. Karena ketidak mampuan ini maka Gubernur serahkan penyelesaiannya kepada Kemendagri atau Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Tepatnya tanggal 20 Agustus 2018, Sekprov mewakili Gubernur dengan persetujuan Bupati Halut  dan Bupati Halbar, telah menyerahkan proses penyelesaian Tapal Batas ini kepada Pemerintah Pusat. Bahwa baik Pemkab Halut maupun Pemkab Halbar dan Pemprov Malut akan menerima apapun hasil yang diputuskan Pemerintah Pusat.

“Jadi saya tegas lagi bahwa penyerahan proses penyelesaian batas Halut-Halbar ke Pemerintah Pusat ini karena ketidakmampuan Gubernur,” tegasnya.

Baca juga: Ingin Enam Desa Masuk Halbar, Gubernur Minta Warga Terus Berjuang

Jhon mengaku Kemendagri telah siapkan draft Permendagri tentang tapal batas Halut-Halbar dan draft tersebut dikirim ke Gubernur untuk dipelajari dan mendapatkan masukan-masukan yang konstruktif.

“Sayangnya karna ketidak pahaman Gubernur, maka yang diusulkan adalah sesuatu yang tidak diatur di dalam draft Permendagri, yaitu status wilayah,” tuturnya.

Ia juga mengatakan bagimana mungkin Gubernur usulkan enam desa dibagi yakni empat desa masuk Halbar dan dua desa masuk Halut?. Sedangkan Permendagri ini hanya mengatur batas wilayah dengan titik-titik koordinatnya.

Secara hukum Permendagri tidak boleh bertentangan dengan PP maupun UU yang kedudukan hukumnya lebih tinggi dibanding Permendagri. Alangkah baiknya Gubernur tidak perlu mengusul, karena ketika diberi waktu 12 tahun tidak mampu selesaikan enam desa.

“Ini lelucon yang tidak lucu. Gubernur tidak pantas untuk keluarkan pernyataan seperti itu, karena persoalan ini sudah ditangan Pemerintah Pusat,” tuturnya.

Semua proses tahapan penyelesaian sudah dilakukan, termasuk meminta data dan infornasi dari kedua kabupaten.

“Gubernur itu harus adil, bijaksana, jangan seolah-olah berpihak kepada Halbar, karena Halut juga bagian dari wilayah Provinsi Maluku Utara,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut