Warga Protes Imbauan MUI Puji Program Bupati Morotai

  • Bagikan
Surat Imbauan MUI Pulau Morotai yang diprotes warga (Foto: Fizri/KabarMalut)

DARUBA – Sejumlah warga Daruba Pantai memprotes Surat Imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pulau Morotai, yang memuji sejumlah program Bupati Pulau Morotai, Benny Laos. Sekira pukul 11:30 WIT tadi, sempat terjadi ketegangan di depan masjid Daruba Pantai, ketika salah seorang Kaur Desa yang membacakan Surat Imbauan MUI dan nyaris dihakimi warga.

Sebagai bentuk kekesan, warga merobek Surat Imbauan dan Fatwa MUI Pulau Morotai yang ditandatangani Ketua MUI Hi Arsad Haya, tertanggal 25 Februari 2019.

Menurut warga, mereka tidak mampersoalkan isi surat yang menghimbau agar masyarakat Pulau Morotai bisa menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), karena aksi yang dilakukan pada Senin 25 Februari kemarin memang aksi damai yang tidak bertujuan untuk memecah belah umat. Namun yang dikecam dari surat imbauan tersebut adalah soal program-program Bupati Pulau Morotai Benny Laos yang dimuat dalam surat itu, warga menilai tidak ada hubungannya dengan aksi kemarin.

“Ini soal akidah, apa urusannya dengan reformasi birokrasi, reformasi anggaran, revolusi mental, reformasi ASN, bebas korupsi, pungutan liar, pelayanan di masyarakat, program pembinaan umrah, pembangunan rumah ibadah dan lain-lain, hubungannya apa. Ini surat imbauan MUI apa Humas Pemda,” kecam sejumlah warga Daruba Pantai, Rabu (27/2/2019).

Dino (30) salah satu warga Daruba Pantai juga mengatakan, alasan mereka merobek-robek surat imbauan MUI tersebut, karena disinyalir bahwa surat itu bukan murni dibuat oleh pihak MUI melainkan dari Protokoler Setda Pulau Morotai Hi Abdul Karim.

“Kita tahu surat itu bukan dari Ketua MUI, tapi dibuat oleh Hi Abdul Karim. Dan itu sudah diklarifikasi oleh Ketua MUI melalui media sosial bahwa surat yang ditekennya itu tidak sempat dibaca. Makanya kita cekal jangan diumumkan,” kata Dino.

Selain warga, Wakil Ketua DPRD Pulau Morotai, Rasmim Fabanyo, melalui akun fecebook-nya juga menyindir surat MUI tersebut.

“Apa hubungannya kegiatan di pantai Army Dock dengan jalan tani, BUMDes, reformasi Birokrasi. Ini imbauan atau sosialisasi program pemerintah. Adoooo… Tong mong mo ttwa lebebae tahan saja,” tulis Rasmin mengomentari postingan akun FB @Firman Morotai.

Screenshot klarifikasi Ketua MUI Pulau Morotai di akun facebook @Arsyad Haya Haya

Ketua MUI sendiri sampai saat ini belum berhasil dikonfirmasi. Namun dikutip dari pernyataannya di akun @Daarul Khairat Morotai, pria yang pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Pulau Morotai pada Pilkada 2011-2016 itu, telah mengklarifikasi surat tersebut.

“Asslammulaikum WR WB saya selaku Ketua MUI memohon maaf kepada sahabat-sahabat seperjuangan dimana saja berada bahwa fatwa itu saya khilaf dan saya akan tarik (ralat) harap maklum. Wasslmm,” tulis Ketua MUI Arsad Haya melalui akun @Arsyad Haya Haya. (Ajo)

Berikut isi Surat Imbauan MUI Pulau Morotai:

HIMBAUAN

NOMOR: 06 / MUI/PM/2019

TENTANG

PENCIPTAAN SITUASI KEAMANAN DAN STABILITAS DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

Menyusul Fatwa Manjelis Ulama Indonesia Kabupaten Pulau Morotai nomor 05 tahun 2019 tentang  Menjaga Keamanan dan Stabiitas Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan ini perlu kami sampaikan beberapa Himbauan kepada seluruh Masyarakat diantaranya:

Bahwa kegiatan Karnaval Merah Putih sebagai rangkaian dari sosialisasi Narkoba dan Seks Bebas yang melibatkn siswa dilaksanakan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara di Pantai Army Dock Morotai pada tanggal 21 Februari 2019 tidak bekerjasama dan tidak difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

  1. Pelaksanaan Karnaval Merah Putih dan rangkaian dari sosialisasi Narkoba dan seks bebas fasilitasi oleh TNI AU dan TNI AL Kabupaten Pulau Morotai. Dan itu adalah murni sebagai kegiatan sosial.
  2. Bupati Pulau Morotai, Bapak Benny Laos telah melakukan reformasi birokrasi, reformasi Anggaran, Revolusi Mental, Reformasi kepada Aparatur Sipil Negara, bebas Korupsi dan Pungutan liar, serta pelayanan cepat untuk masyarakat.
  3. Bupati Pulau Morotai, Bapak Benny Laos sangat serius dan telah Proaktif untuk memperkuat kemajuan dan memperbesar Ummat Islam melalui program pembinaan Umroh, Haji serta pembangunan sarana rumah ibadah dan pelaksanan Peringatan Hari Besar Islam dengan mendatangkan Dai Nasional berkualitas untuk kepentingan Ummat Islam.
  4. Pada Bidang Program pro ummat Bupati Pulau Morotai Bapak Benny Laos juga melaksanakan kegiatan dalam rangka menjaga toleransi antar ummat beragama melalui Jalan Tani, Bantuan Kapal dan sarana Nelayan, Bantuan Bibit dan Pupuk untuk petani, pembangunan dapur sehat, rumah tidak layak huni, kesehatan gratis, sekolah gratis sampai kuliah kesehatan gratis dan rujukan, Pelayanan Ambulan Gratis, tenaga sampah tiap desa, pelayanan KTP cepat, pemasangan meter listrik dan air gratis, pembangunan Koperasi dan BUMDES, Bantuan bagi para nelayan, Bantuan lansia (kartu Morotai Sejahtera), janda, Disibilitas, Yatim Piatu, santunan kematian dan melahirkan, menyediakan fasilitas kendaraan roda dua bagi para Imam/pendeta, insentif para imam/pendeta, bingkisan sembako idhul Fitri dan Natal, transportasi murah, transportasi gratis darat laut untuk hari raya keagamaan.
  5. Untuk membuktikan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai tidak memfasilitasi kegiatnn karnaval merah putih maka kegiatan di Army Dock telah dilaporkan kepada pihak berwajib pada tanggal 23 Februari 2019 melalui surat pelaporan nomor 01/130.3/II/ 2019 tentang pelaporan Polisi.
  6. Sebagai langkah Konkrit dalam menyikapi permasalahan Army Dock Bupati Pulau Morotai telah mengeluarkan Surat Perintah kepada Sekertariat Daerah nomor 671.12/04/PM/2019 taggal 22 Februari 2019 untuk:
  7. Melaksanakan Rapat Koordinas dengan Tokoh agama Lembaga Keagamaan.
  8. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi dimaksud menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat;
  9. Mencari akar permasalahan kasus Yayasan Barokah Surya Nusantara di Pantai Army Dock pada tanggal 21 februari 2019;
  10. Melakukan proses Hukum pada Yayasan Barokah Surya Nusantara apabila ada pelanggaran peraturan perundang undangan yang berlaku;
  11. Mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terprovokasi;
  12. Menjaga netralitas ASN.
  13. Aksi turun jalan dan Demontrasi yang dilakukan oleh Front Ummat Islam Bersatu tanggal 25 Februari 2019 telah dimanfaatkan dan menguntungkan pihak pihak tertentu;
  14. Di minta kepada seluruh Masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isyu pendangkalan aqidah dan kristenisasi akibat kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Barokah Surya Nusantara di Pantai Army Dock;
  15. Mengajak kepada masyarakat untuk mematuhi segala aturan dan perundang undangan yang berlaku, untuk kebaikan bersama.

Demikian Himbauan untuk disampaikan kepada seluruh Masyarakat, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Dikeluarkan          : di Morotai

Pada Tanggal      : 25 Februari 2019 M

Majelis Ulama Indonesia

Kabupaten Pulau Morotai

Ketau                                                    Sekertaris

Ttd                                                         ttd

H Arsyad Haya, A.Ma                      Munawar Wanko

Mengetahui

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Pulau Morotai

ttd

Muhammad Qubais Baba, S.Ag

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut