Tuntut Transparansi Dana 1 Persen, Kades 5 Kecamatan Demo PT NHM

  • Bagikan
Aksi Kades 5 Kecamatan lingkat tambang PT NHM (Foto: Istimewa)

TOBELO – Pengelolaan dana 1 persen dari pendapatan PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) bagi masyarakat lingkat tambang, selama ini dinilai tidak tranparan. Bahkan nominal dana yang menjadi hak masyarakat ini juga tidak diketahui besarnya.

Pemerintah Desa (Pemdes) 5 Kecamatan lingkat tambang PT NHM yakni Kecamatan Malifut, Kao Teluk, Kao, Kao Utara dan Kecamatan Kao Barat, menggelar aksi menuntut adanya transparansi pengelolaan anggaran 1 persen dimaksud.

Massa aksi yang tergabung dalam Fron Aksi Pemerintah Desa Kao Raya (F M Pendekar), menggelar aksi di depan Pos pintu masuk PT NHM di Gosowong, Selasa (19/3/2019).

Meminta PT NHM memberikan data pengelolaan anggaran 1 persen dan penjelasan ke mereka, karena selama ini tidak ada trasparansi dari PT NHM.

“Kedatangan kami di sini (PT NHM) hanya menuntut keadilan, olehnya itu apabilah tuntutan kami tidak di realisasi maka kami, pastikan akan mobilisasi massa yang lebih besar,” tutur Korlap Fahri Yamin dalam orasinya.

Massa aksi yang rata-rata Pemerintah Desa ini menuntut adanya tranparansi pengelolaan anggaran 1 persen (Foto: Istimewa)

Pihak Pemda dan DPRD Halut, bersama Gubernur Malut serta pihak Newcrest diminta agar duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sebab pengelolaan dana 1 persen selema ini tidak diketahui masyarakat lingkar tambang.

“Kami minta kepada pemerinta dalam hal ini  Bupati, DPRD, Gubernur dan Newcrest datang di sini untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan ini,” harapnya.

Jika tuntutan mereka tidak direspon, massa aksi mengancam bakal memobilisasi massa yang lebih besar lagi yakni melibatkan masyarakat 83 desa lingkar tambang, untuk sama-sama melakukan pemblokiran aktifitas para karyawan serta aktifitas di pelabuhan Tanjung Barnabas milik PT NHM.

“Apabila tuntutan kami tidak direalisasi, maka kami pastikan akan mobilisasi massa yang lebih besar dan akan melakukan pemblokiran para karyawan dan aktifitas di Tanjung Barnabas,” tegasnya.

Fahri menambahkan jumlah desa di lima kecanatan lingkar tambang PT NHM sebanyak 83 desa namun jumlah massa aksi yang datang pada hari ini sesuai data yang mereka akomodir baru sebanyak 1.110 orang.

Ketua APDESI Halut ini berjanji, aksi di PT NHM akan terus berlangsung hingga adanya transparansi pengelolaan anggaran milik masyarakat tersebut.

Hal senada juga disampaikan Kades Tahane Rafik U Busarun, menututnya target aksi akan dilakukan selama satu pecan. Para Pemdes lingkat tambang PT NHM meminta kepada pihak penegak hukum baik Kejaksaan maupun Kepolisian, agar memangggil dan memeriksa aktor pengelolaan dana 1 persen milik masyarakat.

Terkait aksi Pemdes 5 Kecamatan lingkat tambang PT NHM, Kapolres Halut AKBP Yuyun Arief Kus Hardiatmo meminta massa aksi agar menyampaikan pendapat dengan tertib tidak dengan cara anarkis. Sebagai Kapolres, tidak menginginkan adanya gangguan Kamtibmas di wilayah hukumnya, terutama menjelang Pemilu 2019.

“Perlu saya sampaikan  masalah keamanan adalah tanggung jawab saya selaku Kapolres,  saya akan pertaruhkan jabatan saya kalau memang terjadi permasalah (kekacauan) di sini. Kami minta tolong kepada massa aksi jangan paksakan gunakan kewengan kami untuk tidak menghargai bapak-bapak dan ibu-ibu, kami butuh kerjasama dan bimbingan dari bapak-bapak dan ibu-ibu,” tuturnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut