Dua Lembaga Pemantau Pemilu Terdaftar di Bawaslu Halsel

  • Bagikan
Ketua Bawaslu Halsel Kahar Yasim didampingi Kordiv HPP Asman Jamil ketika foto bersama dengan Pengurus KAMI Halsel di kator Bawasul Halsel (Foto: Istimewa)

LABUHA – Bawaslu Halmahera Selatan (Haslel) menerima dua Lembag Pemantau Pemilihan Umum tahun 2019. Kedua lembaga tersebut yakni Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI).

“Dua organisasi ini sudah lapor diri sebagai Lembaga Pemantau Pemilu 2019,” kata Ketua Bawaslu Halsel, Kahar Yasim ketika dikonfirmasi, Rabu (20/3/2019).

KAMI dan GMNI sudah tersertifikasi di Bawalsu RI sebagai Lembaga Pemantau Pemilu 2019. Menindaklanjuti itu, kemudian perintah dari masing-masing Pengurus Pusat kedua organisasi ini untuk melaporkan diri ke Bawaslu Povinsi dan kabupaten/kota sebagai Tim Pemantau Pemilu.

“Berbeda jika pada saat Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2020, masing-masing organisasi atau lembaga pemantau melakukan sertifikasi sebagai lembaga pemantau ke Bawaslu kabupaten/kota,” ungkap Kahar.

Menurutnya, Lembaga Pemantau Pemilu sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Sehingga kedua lembaga ini diberikan wewenang melaporkan pelanggaran Pemilu, dalam syarat menjadi pelapor itu warga negara yang memenuhi usia 17 tahun, peserta Pemilu dan tim Pemantau.

“Terlepas dari lembang, mereka juga bisa melaporkan pelanggaran Pemilu secara pribadi,” ujarnya.

Setelah melapor, kedua lembaga pemantai tersebut sudah bisa melakukan pemantau dan masukan laporan jika ada temuan pelanggaran Pemilu. Meski begitu, KAMI dan GMNI belum memasukan surat pemberitahuan melakukan pemantauan, karena surat yang ditema Bawaslu Halsel sebelumnya  baru bersifat silaturahaim.

Administrasi yang harus dilengkapi kedua organisasi ini yakni, melampirkan sertifikat organisasi dan badan hukum dari pusat serta struktur organisasi. Selain itu, juga harus memasukkan pemberitahun tahapan pengawasan.

“Jadi pemantau ini ada di kasih lesensi untuk memantau dari kampanye sampai hari pencoblosan, ada juga yang tidak ambil tahapan kampanye tapi hanya di hari pencoblosan. Itu yang sampai saat ini belum dimasukan. Tapi saya lihat mereka ini akan ambil di posisi pungut hitung saja,” pugkas Kahar. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut