Polri Beri Lampu Merah Pemilu di Malut

  • Bagikan
Ketua Bawaslu Provinsi Malut, Muksin Amrin (Foto: Istimewa)

TERNATE – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memberikan Lampu Merah bagi Provinsi Maluku Utara (Malut) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 nanti. Dalam catatan Mabes Polri Malut masuk sebagai daerah rawan konflik pada pelaksanaan Pemilu 2019.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Malut, Muksin Amrin mengatakan indikator Polri memberikan Malut sebagai daerah rawan konflik salah satunya soal integritas penyelenggaran. Sebab ada sejumlah anggota KPU aktif yang kembali mengikuti seleksi, saat ini tidak lagi lulus seleksi calon anggota KPU baik Provinsi maupun kabupaten/kota.

“Saya juga sependapat, kalau integritas penyelenggara diragukan karena mereka tidak lagi lulus dalam seleksi calon anggota KPU,” ungkap Muksin dalam konferensi Pers bertempat di Kantor Bawaslu Malut, Rabu (20/3/2019).

Kendati begitu, Muksin mengaku Bawaslu RI secara resmi telah merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 secara nasional mencatat Malut diberi skor 49,89 berdasarkan akumulasi IKP 2019 di 10 kabupaten/kota bersama dengan 14 Provinsi lain di Indonesia.

“Dalam IPK yang ada, Maluku Utara masuk pada zona kerawanan tingkat sedang untuk level provinsi, namun beberapa aspek dimensi dan sub dimensi, sejumlah kabupaten dan kota di Maluku Utara justeru memiliki indeks yang masuk kerawanan tinggi,” terangnya.

Data Mabes Polri menyebutkan, ada 15 Provisni yang masuk kategori rawan dan dari 15 tesebut diantaranya, Papua Barat, Papua, Malut, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Lampung, Sumatera Barat, Jambi, DIY, NTB,NTT, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Masih menurut data Mabes Polri, dari situasi Kamtibmas dan latar belakang, dimana Malut merupakan daerah konflik horizontal serta memiliki catatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu sebelumnya.

Selain dari latar belakang yang merupakan daerah konflik horizontal, Polri juga melihat kerawanan itu dari latak geografis, dimana Malut hampir 73 persen adalah wilayah laut, sementara sisanya adalah wilayah daratan.

Dengan letak geografis yang menyatakan Malut adalah Provinsi Kepulauan, yang perlu diantisipasi paling utama adalah pendistribusian logistik Pemilu dari satu daerah ke daerah lain. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut