Komisi I Nilai Ekonomi Halbar Mengarah Kemiskinan, Sahmi: Indikatornya Apa?

  • Bagikan
Ketua Komisi I DPRD Halbar, Djufri Muhammad (Foto: Surahman/KabarMalut)

JAILOLO – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Djufri Muhammad mengatakan ekonomi Halbar saat ini  kritis dan mengarah pada kemiskinan. Kondisi ini terjadi dua tahun belakangan, dimana ekonomi masyarakat tidak ada perubahan dan harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halbar.

“Penyebabnya yang kami amati antara lain, anjloknya harga komoditi lokal, tingkat  penyebaran uang yang tidak merata, dugaan monopoli sejumlah proyek yang hanya dinikmati oleh kalangan pengusaha tertentu dari luar daerah, serta domisili ASN di luar Halbar yang mengakibatkan perputaran uang yang tidak merata, sehingga kondisi ekonomi di daerah kritis,” kata Djufri kepada KabarMalut, Jumat (22/3/2019).

Djufri mengaku tahun 2018 lalu turunnya harga kopra, kemudian ditambah dengan tingkat kemahalan membuat daya beli masyarakat berkurang. Salah satu solusi adalah, Pemkab mendorong agar Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dicairkan secara konsisten.

“Ini juga merupakan satu solusi, sebab dorongan terjadi pemerataan pembangunan adalah  dana desa. Bagi saya sentuhan pemerintah daerah hingga kini masih sangat minim, dari soal pencairan anggaran Dana Desa maupun anggaran dari APBD yang tersendat mengakibatkan kondisi seperti sekarang,” jelasnya.

Selain itu, ekonomi masyarakat harus meningkat karena tingkat keterisolasian beberapa desa telag dibuka, misalnya jalan ke Ibu sudah bagus dan harus dibarengi dengan peningkatan ekonomi, karena akses menuju ke pasar sudah terbuka.

Penyebab lambat perputaran ekonomi lainnya adalah dengan adanya dugaan manopoli pekerjaan proyek misalnya didanai oleh APBD, jadi pada posisi tertentu uang yang jumlah ratusan miliaran  tidak mengendap di Halbar dalam rangka pemerataan ekonomi masyarakat. Namun anggaran infrastruktur itu dikerjakan oleh satu konsorsium perusahan dari luar daerah.

“Mencermati hal ini kita minta keseriusan dari Bupati untuk segera  membenahi masalah tersebut, karena anggaran banyak lari ke luar dan tidak berputar di daerah,” sebutnya.

Kebijakan domisili ASN yang dulu ditegakkan Wakil Bupati sekarang sudah tidak dikawal, sehingga keberadaan ASN yang berdomisili di Halbar sudah mulai nengabaikan ketentuan itu, maka tingkat daya beli di Halbar berkurang.

“Akhirnya banyak ibu-ibu yang berjualan di pasar barangnya membusuk atau kering karena tidak ada pembeli, nah apalagi kurang lebih dua ribuan pegawai itu berdomisili di luar. Kami minta hal-hal serius ini bisa diperhatikan agar kedepan tingkat perekonomian masyarakat bisa lebih baik,” tandasnya.

Sekertaris Dinas Kominfo Kehumasan, Statistik dan Persandian Halbar, Sahmi Salim (Foto: Surahman/KabarMalut)

Terkait penilaian Komisi I DPRD, Sekretaris Dinas Kominfo, Kehumasan Statistik dan Persandian Halbar, Sahmi Salim mengaku pernyataan Ketua Komisi I  Djufri Muhammad tidak berdasarkan data yang akurat, karena sesuai data BPS tingkat pertumbuhan ekonomi Halbar masih menunjukkan kondisi baik, meskipun dalam lima tahun terakhir adanya kondisi fluktuatif, namun rata-rata terjadi pergerakan ke trend positif di tiga tahun terakhir ini.

“Tingkat pertumbuhan ekonomi Halbar hingga tahun 2017 masih baik dengan rata-rata tumbuh 5 persen per tahun, sementara untuk tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sesuai informasi, akan dihitung BPS di pertengahan tahun 2019 dan hingga saat ini tidak menunjukan adanya gejala penurunan yang signifikan, makanya kalau dikatakan tingkat pertumbuhan ekonomi Halbar kritis dan mengarah ke kemiskinan indikatornya apa?,” kata Sahmi sambil tanya.

Sahmi menjelaskan, sesuai data BPS tahun 2015 angka kemiskinan di Halbar 9,69 persen, di tahun 2017 angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 8,74 persen. Olehnya itu, Halbar dibawa kepemimpinan Bupati Danny Missy dengan program kesejahteraan masyarakat yang terus digenjot, maka secara nyata dapat menekan angka kemiskinan.

“Jadi sesuai data BPS, presentase angka kemiskinan menurun, jadi apa yang disampaikan pak Djufri itu tidak benar,” tegasnya.

Sementara dugaan adanya monopoli sejumlah proyek yang hanya dinikmati oleh pihak tertentu dari luar daerah yang disampaikan Djufri, Sahmi mengaku sistim pengadaan barang dan jasa pemerintah secara jelas diatur dalam ketentuan Keppres. Pelaksanaannya pun sangat terbuka, siapa saja punya hak mengikuti tender, sehingga sangat tidak mungkin adanya monopoli.

“Ketentuan Keppres terkait pengadaan barang dan jasa sangat jelas, makanya baik penyedia maupun pihak rekanan, baik itu dari dalam maupun luar daerah, sudah pasti akan mengikuti aturan main dalam Keppres itu. Jadi kalau dikatakan adanya monopoli dari pihak tertentu, itu sangat tidak benar, karena sistim pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini tidak memungkinkan untuk itu,” tukas Sahmi.

Mantan Kabag Humas Pemkab Halbar itu mengaku, saat ini pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Bupati Danny Missy terus mendorong Program Prioritas pada tiga sektor yakni pertanian, perikanan dan pariwisata, agar dapat berjalan maksimal, sehingga nantinya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap agar semua pihak dapat bersinergi guna mendorong pembangunan Halbar kedepan yang lebih baik,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut