PT Babang Raya Akui Ada Penjualan BBM Ilegal di SBPU Labuha

  • Bagikan
Massa aksi hearing dengan ManajemenPT Babang Raya (Foto: Bud/KabarMalut)

LABUHA – Setelah menggelar aksi di Kantor Bupati Halmahera Selatan (Halsel), masyarakat Kecamatan Bacan Selatan dan Botang Loman serta sejumlah sub penyalur BBM mendatangi kantor PT Babang Raya selaku agen suplay BBM di wilayah Halsel. Massa aksi menuntut PT Babang Raya agar memenuhi suplay BBM sesuai kesepakatan yang dibuat antara Pemerintah Kabupaten Halsel dan agen penyalur ke kecamatan.

“Kouta minyak beberapa minggu ini berkurang, hal ini dapat menggangu perekonomian masyarakat di kecamatan terutama nelayan,” ungkap Koordinator Aksi, Salmin Gafar ketika hearing dengan Manajemen PT Babang Raya, Senin (25/3/2019).

Menanggapi tuntutan itu, Manajer Operasional PT Babang Raya, Daud Hasan menjelaskan jatah (kuota) Premium dan Solar untuk Halsel mengalami penurunan. Sehingga untuk distribusi ke masyarakat juga berkurang.

“Untuk Solar memang sangat terbatas untuk Halsel, dalam sebulan hanya 120 ton. Kalau kita distribusikan 60 ton, berarti sisanya tinggal 60 to. Jadi 60 to untuk kendaraan di SPBU, sisanya itu ke penyalur, untuk masyarakat,” kata Daud menenggapi tuntutan massa aksi.

Distribusi BBM ke Kecamatan Bacan Selatan dan Botang Loman dilakukan sekali dalam seminggu, jika dilakukan setiap hari maka penyalur juga harus menyetorkan dana ke PT Babang Raya.

“Kalau mau setiap hari, maka mereka juga harus ke kantor untuk menyetor. Jadi ini hanya salah komunikasi saja,” jelasnya.

Dirinya juga berjanji memenuhi tuntutan masyarakat yang berencana untuk melakukan pertemuan lintas sektor baik dengan pemerintah, Pertamina hingga penyalur.

“Sehari dua akan digelar pertemuan, sehingga kita juga bisa menjelaskan, alokasi pendistribusian dari kita secara jelas,” janjinya.

Disentil terkait dugaan adanya praktik penjualan BBM ilegal yang dilakukan oknum karyawan SPBU Labuha, Daud mengakui adanya pelanggaran yang dilakukan anak buahnya. Namun pihak langsung mengambil langkah sanksi terhadap karyawan yang melanggara itu.

“Ada petugas yang telibat, dan sudah kami sanksi. Sanksinya berupa skorsing.” ujar Daud.

Daud juga menjelaskan pelayanan pengisian BBM di SPBU untuk premium hanya kendaraan umum, baik mobil maupun roda dua. Untuk truk proyek tidak diperbolehkan, apalagi pengisian atau pembelian secara berulang. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut