Biaya Pemeriksaan Kesehatan CJH di Halsel Rp 1 Juta?

  • Bagikan
Ilutrasi: Pemeriksaan Kesehatan CJH

LABUHA – Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) oleh Calon Jamaah Haji (CJH) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halut) menuai kendala. Para CJH mengeluhkan sebelum melakukan pelunasan BPIH harus mendapatkan istithaah kesehatan, yang biayanya mencapai Rp 1 juta per jamaah.

Salah satu CJH mengaku, pemeriksaan kesehatan dikenakan biaya mencapai Rp 1 juta per jamaah. Kemudian setelah mendapat istithaah kesehatan baru dilakukan pelunasan BPIH.

“Kami dikenakan biaya sebesar Rp 1 juta per orang. Padahal seharusnya gratis,” ungkap salah satu CJH yang namanya enggan dipublis ketika dikonfirmasi KabarMalut, Selasa (26/3/2019).

Terkat hal ini, Kepala Seksi Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Halsel, Misna Laila Albar menyebutkan, terkiat pemeriksaan kesehatan Kemenag tidak mencampuri segala aturan dan keputusan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Kemenag dan Dinas Kesehatan sama-sama pelaksana teknis yang memiliki tugas yang berbeda dalam melayani jamaah.

“Tugas kami menyiapkan jamaah dengan segala dokumennya, membimbing mereka dalam ibadahnya, melatih dan mempersiapkan mereka dengan ilmu manasik. Soal kesehatan langsung dikonfermasi dengan pihak terkait,” kata Laila.

Kepala Dinas Kesehatan Halsel, Rajak Ahkmad dikonfirmasi membantah adanya biaya yang dikenakan kepada CJH dalam pemeriksaan kesehatan CJH di Puskesmas senilai Rp 1 juta.

“Tidak ada. Biaya itu untuk di Puskesmas itu nol rupiah,” tegas Ahkmad.

Namun untuk biaya medical cek up, tidak ditanggung BPJS maupun pemerintahan daerah karena beda dengan orang sakit.

“Kalau itu (medical cek up) dibayar di rumah sakit berdasarkan Perda, kalau dia diperiksa di laboratorium dan lain-lain pasti dia bayar berdasarkan Perda,” jelasnya.

Jika dalam medical cek up CJH ditemukan kelainan, baru dirujukan untuk dirawat inap dengan menggunakan BPJS. Tapi untuk medical cek up tidak dicover dalam BPJS.

“Biaya medical cek up itu tidak bisa ditentukan, nanti dicek ke rumah sakit. Tidak semua sama, karena ternyata ada yang dicurigai sakit TBC harus ada rongsen paru, harus ada pemeriksaan lain-lain jadi beda-beda,” terangnya.

Bahkan dirinya mengaku ada CJH yang minta biaya pemeriksaan medical cek up secara gartis. Pihaknya menyanggupi dengan syarat harus menggunakan surat keterangan kurang mampuh dari Pemerintah Desa agar bisa dipertanggung jawabkan saat pemeriksaan BPK.

“Jadi di Puskesmas itu gratis, tapi pemeriksaan di medical cek up itu dibayar,” katanya.

Senada, Direktur RSUD Labuha, Asia Hasjim mengaku pemeriksaan kesehatan CJH tidak diklaim dalam BPJS.

“Yang diklaim BPJS jika dalam pemeriksaan tersebut ada indikasi dan ditindaklanjuti pemeriksaan lainnya baru bisa diklaim BPJS,” singkat Asia. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut