UU Provinsi Kepulauan Penting Bagi Malut

  • Bagikan
Politis PKPI, Safruddin Umahuk (Foto: Istimewa)

TERNATE – Belum kunjung disahkan menjadi Undang-Undang (UU) sejak dijadikan sebagai Prolegnas 2017, mendapat perhatian Politis dari PKPI, Safruddin Umahuk.

Menurutnya, UU tersebut penting untuk Malut yang secara geografis merupakan wilayah kepulauan demi pemerataan pembangunan. Kehadiran UU Provinsi Kepulauan diharapkan mampu mengisi kekosongan dari UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dinilai belum memenuhi asas kepastian hukum, untuk pengelolaan wilayah laut dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan.

“Secara jumlah terdapat delapan provinsi di Indonesia yang dikategorikan provinsi kepulauan dan secara pembangunan belum merata hingga kini,” kata Safruddin dalam keterangan tertulis yang diterima KabarMalut, Selasa (26/3/2019).

Calon DPRD Malut Dapil V ini menganggap kehadiran payung hukum dalam pengelolaan Provinsi Kepulauan sangat penting, karena sebagian besar pulau-pulau merupakan daerah kawasan tertinggal dan banyak yang tidak berpenghuni, serta keterbatasan pelayanan administrasi pemerintahan, pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya, sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi, termasuk transportasi laut yang menghubungkan antar pulau kecil dan pulau besarnya.

“Maluku Utara itu sangat luas, mulai dari Tanjung Sopi sampai Lifmatola itu terdiri dari ratusan pulau yanh dikelilingi lautan. Jika pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dengan pendekatan luas daratan, tentu sulit untuk menyelesaikan banyak ketertingalan daerah kepulauan,” ujar lelaki yang akrab disapa Dino ini.

Budayawan Maluku Utara tersebut menambahkan, UU Provinsi Kepulauan hadir sebagai aspirasi daerah Kepualauan yang punya tantangan tersendiri dalam pembangunan. Serta menuntut keadilan sistem pembagian DAU tidak diseragamkan melalaui luas daratan semata.

Penguatan Provinsi Kepulauan, terutama dari sektor perekonomian akan memperkuat pertahanan dan keamanan. Pembagian kewenangan yang proporsional kepada Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota diyakini akan mempercepat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan.

“Motivasi besar saya untuk maju di DPRD Provinsi Maluku Utara pada Pemilu kali ini dilandasi aspirasi masyarakat yang menginginkan percepatan pengesahan UU Provinsi Kepulauan yang mandek sejak 2017. Saya kira hal tersebut harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah dan DPRD  kedepan,” tutup mantan staf ahli BAPPENAS tersebut. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut