Kadiv Keimigrasian Malut Beri Materi Pelayanan dan Pengawasan Terhadap Peneliti Asing

  • Bagikan
Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Malut, Heru Tjondro saat memaparkan materi pada Sosialisasi Peneliti Asing di aula Nuku Gedung Rektorat Universitas Khairun (Foto: Istimewa)

TERNATE – Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut), Heru Tjondro memaparkan materi bertajuk Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Peneliti Asing, pada Sosialisasi Perizinan Asing, yang bertempat di aula Nuku Gedung Rektorat Universitas Khairun, Selasa (26/3).

Pemaparan materi tersebut atas undangan sebagai narasumber oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Universitas Khairun Ternate.

Dalam paparannya, Kadiv Keimigrasian, Heru Tjondro menjelaskan bahwa Malut merupakan salah satu daerah yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) melimpah, sejak dulu menjadi daya tarik bagi banyak orang termasuk peneliti asing.

“Pada masa penjajahan dulu, Imigrasi Pemerintah Kolonial Belanda masih menerapkan kebijakan pintu terbuka (open door policy) bagi orang asing. Namun sejak tahun 1950, Imigrasi Indonesia menerapkan kebijakan selektif (selective policy) yang mengharuskan setiap orang asing yang masuk ke Indonesia harus membawa manfaat baik dari sisi kesejahteraan maupun keamanan bagi negara,” ungkap mantan Konsul Imigrasi KJRI Sydney tersebut.

Foto bersama para Pemateri dan Peserta Sosialisasi Perizinan Penelitian Asing (Foto: Istimewa)

Kadiv Keimigrasian juga mengajak kepada seluruh jajaran termasuk kalangan Perguruan Tinggi dan masyarakat khususnya yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (PORA), agar sama-sama bersinergi dan berkolaborasi dalam pengawasan orang asing, baik keberadaan maupun aktivitasnya. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 69, Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 198 dan 199 Ayat 1 dan 2, Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang mengatur tentang pembentukan Tim PORA di tingkat Nasional, Provinsi, sampai tingkat Kabupaten/Kota.

Kegiatan tersebut juga mengundang pemateri yakni Kepala Sub Direktorat Perizinan Penelitian Sri Wahyono, Prof Rosichon Ubaidillah, dari Pusat Penelitian Biologi LIPI dan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Seluruh peserta tampak antusias mengikuti jalannya kegiatan dan berpartisipasi secara aktif saat sesi tanya jawab dan diskusi. (rdx)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut