Data e-KTP Belum Dikantongi, Bawaslu Halsel Khawatir Saat Pencoblosan Terjadi Masalah

  • Bagikan
Ketua Bawaslu Halsel, Kahar Yasim (Foto: Istimewa)

LABUHA – Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang berlangsung 17 April mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan KPU Halmahera Selatan (Halsel) terus berupaya menggenjot data pemilih atau Daftar Pemilih Tetap (DPT). Data yang yang dibutuhkan kedua lembaga ini yakni warga yang sudah melakukan perekaman e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tapi belum terdaftar dalam DPT.

Ketua Bawaslu Halsel, Kahar Yasim menuturkan jika masyarakat yang sudah terdaftar di DPT tapi belum melakukan perekam itu tidak masalah. Yang menjadi masalah kata Kahar, warga yang sudah melakukan perekaman tapi kemudian tidak terdaftar di DPT.

Meski demikian, warga yang sudah melakukan perekaman namun belum ada nama di DPT nanti dimasukan dalam kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK). Bawaslu khawatir saat pencoblosan, surat suara tambahan di setiap TPS tidak cukup, karena hanya tambahan enam surat suara atau dua persen dari DPT.

“Kalau DPK ada tujuh itu menjadi masalah, walaupun surat suara tambahan itu bukan diperuntukkan untuk DPK,” ungkap Kahar ketika dikonfirmasi KabarMalut, Senin (1/4/2019).

Bawaslu berharap pemasalah tehnis ini tidak terjadi di hari pencoblosan, karena otensi permasalahan juga ada di DPT salah satunya DPK. Sampai sejauh ini Dukcapil belum mengirim data perekam terbaru meski Bawaslu sudah melayangkan menyurat satu bulan lalu.

“Sampai saat ini belum ada balasan dari Dukcapil,” ujar Kahar.

Terpisah Sekretaris Dukcapil Halsel, Mahmud Samiun mengaku pengeluarkan dokumen terkait dengan data memiliki mekanisme tersediri. Hal ini berpatokan dengan MoU antara Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri, KPU RI dan Bawaslu RI.

“Kaitan dengan data itu langsung saja diminta jajaran diatasnya KPU RI dan Bawaslu RI. Perekaman inikan langsung tercover dengan Kementerian Dalam Negeri,” tutur Mahmud.

Dirinya mengaku bahwa, Bawaslu Halsel pernah meminta data perekaman bulan Desember 2018 sampai bulan Maret 2019. Namunya pihaknya belum memberikan data perekam seperti yang diminta pihak Bawaslu.

“Mau sortir data per orang inikan butuh waktu lama, sementara staf diperhadapkan dengan perekaman dan cetak KTP serta KK, jadi tidak ada waktu luang untuk staf. Kalaupun di malam hari tidak mungkin staf kita panggil kerja bakti,” pungkas Mahmud. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut