Masita Minta Bawaslu Pulau Morotai Harus Jelih

Fizri Nurdin
Rapat Pengawasan Pemilu 2019 antara Bawaslu Pulau Morotai dan Bawaslu Provinsi Malut (Foto: Fizri/KabarMalut)

DARUBA – Dalam rangka pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun  2019, Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai bersama Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar Rapat Evaluasi dan Muatan, serta Pemahaman Untuk Staf sekaligus rapat internal Bawaslu Pulau Morotai bersama Kordiv Pencegahan dan Hukum Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Provinsi Malut, Masita Nawawi.

Rapat berlangsung Sekertariat Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai di Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan, Senin (1/4/2019).

Hadir oleh Kordiv PHL Bawaslu Malut Masita Nawawi, Ketua Bawaslu Pulau Morotai Lukman Wangko bersama Komisioner Bawaslu Pulau Morotai Murjad Hi Untung dan seluruh pegawai Sekertariat Bawaslu Pulau Morotai.

Pada kesempatan ini, Salah satu Komisioner Bawaslu Pulau Morotai, Murjad Hi Untung menyampaikan bahwa ada beberapa desa dan kecamatan memiliki rawan konflik dalam Pemilu. Untuk itu, Murjad meminta kepada seluruh anggota Bawaslu untuk lebih sigap menyikapi masalah tersebut, sehingga pengawasan pada saat Pemilu berlangsung aman dan lancar.

“Pengawasan untuk di tingkat desa ini kan baru, kalau yang Panwas Kecamatan sudah teruji kemarin di Pilgub, sehingga kekhawatiranya yang baru ini mereka belum mapan kerja, jadi ini menjadi tangung jawab kita semua,” ucap Murjad.

Sementara Kordiv PLH Bawaslu Malut, Masita Nawawi berharap daftar tim pelaksanaan kampanye seharusnya H-1 kegiatan sudah harus masuk pemberitahuan, baik dari kepolisian maupun KPU dan Bawaslu.

“Untuk tim kampanye presiden seharusnya saat ini sudah diketahui dan kampanye nanti tidak bisa melibatkan anak-anak,” tegas Masita.

Masita juga menginginkan adanya langkah-langkah pencegahan di Pulau Morotai, sebab Pulau Morotai merupakan salah satu daerah yang memiliki tinggi rawan konflik terutama politik uang, masalah netralitas TNI/Polri, sehingga kegiatan sosialisaisi di setiap tinggkat desa perlu dimaksimalkan.

“Bawaslu harus melihat lebih jelih lagi karena biasanya fom C6 itu digunakan oleh orang lain, sehingga saksi dan Pengawas TPS harus betul-betul ada pencermatan yang benar, sebab bisa saja orang tersebut tidak memiliki hak pilih dan kenungkinan menggunakan KTPL untuk mengunakan hak,” lanjutnya.

Untuk penggelembungan suara semisal Caleg memiliki suara tidak bisa ditambahkan dan dikurang, sehingga ini perlu dalam Bimtek saksi diberikan muatan yang matang. Dengan harapan untuk pegawai sekertariat selalu on time sehingga kebutuhan anggota Bawaslu siap siaga, karena hal ini menjadi tanggung jawab bersama. (Ajo)

Hak Cipta KabarMalut