Fraksi Pembangunan Amanat Demokrasi Tolak Perda Multiyears Morotai

Fizri Nurdin
Suasana Rapat Paripurna di auala DPRD Kabupaten Pulau Morotai (Foto: Fizri/KabarMalut)

DARUBA – DPRD Pulau Morotai, akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranpeda) tentang Kegiatan Pembangunan Kontrak Tahun Jamak atau Multiyears menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Fahri Haerudin, Jumat (12/4/2019).

Sebelum disahkan menjadi Perda, Ketua Fraksi Pembangunan Amanat Demokrasi, MicBill Abd Aziz menolak Ranperda tersebut menjadi Perda, karena menganggap pembahasan Ranperda Multiyears belum tuntas.

“Saya sampaikan secara tegas bahwa Fraksi Pembangunan Amanat Demokrasi ingin menegaskan seyogianya Ranperda Multi Years harus dibahas secara tuntas dan rinci,” ungkap MicBill dalam Pandangan Akhir Fraksi.

Menurutnya, Fraksi Pembangunan Amanat Demokrasi menilai pengesahan Ranperda Multiyears terkesan dipaksakan, sebab pembahasannya belum tuntas.

“Saya hanya menginginkan lahirnya sebuah Peraturan Daerah yang berkualitas karena Perturan Daerah tentang Multiyears itu fondasi dalam melaksanakan proyek multiyears ini, karena aggaranya sangat besar sehingga harus dalam pengkajian secara tuntas,” cetusnya.

Dari 5 Fraksi di DPRD Pulau Morotai, 4 Fraksi yakni Fraksi PDI-P, Fraksi Kebangkitan Nurani Nasional, Fraksi Keadilan Sejatera dan Fraksi Golkar medukung Raperda disahkan menjadi Perda. Pimpinan DPRD langsung mengesahkan Ranperda Multiyears  menjadi Perda setelah mendengar Tanggapan Akhir masing-masing frkasi.

Bupati Pulau Morotai, Benny Laos dikonfirmasi usai paripurna mengaku, meski adanya penolakan namun tidak mempengaruhi keputusan DPRD, karena mayoritas mendukung Ranperda Multiyears menjadi Perda untuk pembangunan masjid raya bagi kaum muslim, gedung Oikumene bagi umat kristian, BUMDes untuk rakyat Morotai dan UNIPA sebagai sarana pendidikan bagi putra-putri Morotai.

“Saya tetap konsisten dengan pendapat saya yakni semua dilakukan demi rakyat Pulau Morotai, dan bagi saya pemerintah saat ini transparan tidak ada yang fiktif, jika satu fraksi yang menolak itu sah-sah saja, tapi sudah disahkan oleh DPRD,” tegasnya. (Ajo)

Hak Cipta KabarMalut