11 Parpol Minta DKPP Berhentikan Komisioner KPU dan Bawaslu Kepsul

  • Bagikan
Kapolres Kepsul, AKBP Try Yulianto memfasilitasi 11 Parpol berdialoh dengan Komisioner KPU dan Bawaslu Kepsul (Foto: Istimewa)

SANANA – Sebanyak 11 Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2019, menolak hasil Pemilu 2019 di Kepulauan Sula (Kepsul) yang dinilai syarat akan pelanggaran. Ke-11 Parpol ini juga meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat Komisioner KPU dan Bawasl Kepsul yang diduga turut sama-sama melakukan kejahatan Pemilu.

“Kami meminta  DKKP segera memberhentikan komisioner KPU dan Bawaslu, karena dianggap tidak netral,” kata Sekretaris DPC Partai Hanura Kepsul, Tamra  Ticoalu saat berorasi di depan Sekretariat Partai PKPI di Desa Mangon, Senin (29/4/2019).

11 Parpol yang menolak hasil Pemilu yakni PDIP,  Partai Hanura,  Parati Garuda,  PKS, Paratai  Gerindra, PKPI,  PAN, Partai  Berkarya, PSI, PKB dan Perindo. Menurut mereka, Bawaslu juga tidak netral lagi sebab laporan yang  disampaikan  tidak pernah  ditindaklanjuti seperti halnya  temuan  di beberapa  desa  yang dianggap sebagai kejahatan Pemilu.

Massa juga menggelar aksi di kantor Bawaslu Kepsul, namun tak berlangsung lama dibubarkan aparat kepolisian dari Polres Kepsul dengan alasan tidak ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) soal aksi.

“Kami  sangat kecewa dengan pihak Polres Kepsul, sebab surat pemberitahuan aksi  yang kami  sampaikan, hingga  hari  ini  tidak  diberikan  STTP agar  terlaksananya aksi  dimaksud,  kami  berharap polisi  bisa netral dalam mengawal pesta demokrasi,” tegas Tamra.

Dalam aksi simpatisan dan anggota koalisi partai-partai tersebut mendesak Bawaslu agar memproses semua pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara baik di tingkat PPS maupun PPK.

Salah Satu Juru Bicara Aksi, Salman Naipon dalam orasinya mengatakan, KPU dan Bawaslu Kepsul harus bertanggungjawab dengan membuat pernyataan akan memproses semua pelanggaran.

“Bawaslu tidak profesional dan terkesan mendiamkan persoalan dan mendiamkan semua laporan pelanggaran yang telah disampaikan atau dilaporkan oleh partai politik peserta Pemilu,” ungkap Salma.

Sementara dari PKS Ilyas Yainahu juga turut serta dalam aksi tersebut menuntut agar Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Malut) segera turun tangan guna memeriksa komisioner Bawaslu Kepsul yang abai dan cenderung membiarkan terjadinya pelanggaran.

“Kami mendesak Bawaslu Provinsi agar segera memeriksa semua perangkat yang ada di Bawaslu Kepsul”, paparnya.

Tidak sampai sejam aksi berlangsung,  Kapolres Sula AKBP Try Yulianto yang turun langsung dilakosi, mengajak massa aksi untuk berdialog dengan komisioner KPU dan Bawaslu. Massa aksi kemudian diarahkan ke Mapolres yang berada tidak jauh dari situ.

Kapolres juga menghadirkan Komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut