Bawaslu Halsel Terima Empat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

  • Bagikan
Koordinator Divisi HPP Bawaslu Halmahera Selatan, Asman Jamil (Foto: Bud/KabarMalut)

LABUHA – Pasca pelaksana pungut hitung hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Bawaslu Halmahera Selatan (Halsel) resmi menerima empat laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi saat pencoblosan 17 April lalu.

Koordinator Divisi Hukum Pengawasan dan Penindakan (HPP) Bawaslu Halsel, Asman Jamil menjelaskan keempat laporan itu terdiri dari ada dugaan pelanggaran terjadi di Desa Labuha, dasar laporannya banyak hak pilih yang tidak menyalurkan hak suara dan laporan pengguna form C6 lebih banyak dari hak pilih yang menggunakan e-KTP. Kedua dugaan pelanggaran ini dilaporkan oleh Caleg dari Partai Amanah Nasionalis (PAN) Dapil I atas nama Arfan Hi Adam.

“Kami sudah periksa 12 KPPS. Kalau laporannya sudah lengkap Bawalsu langsung mengeluarkan surat investigasi untuk mengembangkan laporan tersebut,” tutur Asman ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (1/5/2019).

Selain itu, ada laporan dari Panwascam Kecamatan Bacan saat rekapitulais di Desa Labuha, telah terjadi pergeseran angka-angka perolehan suara pada Caleg PDI-P dan Caleg Partai Gerinda di Dapil I Kabupaten Halsel.

“Kami segera melayangkan surat panggilan klarifikasi kepada Ketua PPK dan Ketua Panwascam dan operator PPK,” ungkap Asman.

Dugaan pelanggaran juga terjadi di Kecamatan Kayoa Barat, terkait adanya pemilih ganda yang dilaporkan Caleg PBB Dapil II, Taufik Kausaha dari. Sementara laporan dugaan pelanggaran terakhir terjadi di Desa Woi Kecamatan Obi Timur soal adanya pengguna sisa kertas suara.

Terkait dugaan pelanggaran di Obi Timur, Asman mengatakan Tim Gakkumdu telah diterjunkan ke Kecamatan Obi Timur. Ketua Panwascam, PPK, pelapor dan saksi-saksi juga sudah dipanggil dimintai keterangan.

“Kasus dugaan pelanggaran Pemilu di Obi Timur ini dilaporan oleh gabung partai politik terdiri dari Partai NasDem, Partai Golkar dan Partai Hanura,” terangnya.

Keempat laporan diatas, semuanya dinilai memenuhi unsur untuk dilakukan pengembangan. Selain itu, Bawaslu Halsel belum menerima laporan lain, hanya saja beredar informasi dari mulut ke mulut ada pelanggaran lain, tetapi tidak ada laporan resminya.

“Masalah yan lain Bawaslu belum menerima laporan secara resmi, laporan itu masih bersifat informasi dari mulut ke mulut,” ujar Asman.

Bawasalu Halsel  berkomitmen akan menindak tegas oknum PPK atau Penwascam yang terbukti bekerja sama dengan Caleg untuk melakukan perubahan angkat-angka di tingkat PPK.

“Meskipun sudah diselesaikan tapi Bawaslu tetap telusuri karena unsur pidananya tetap melekat,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut