Bawaslu Halsel Bidik Caleg PDI-P Malut

  • Bagikan
Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan (Foto: Bud/KabarMalut)

LABUHA – Bawaslu Halmahera Selatan (Halsel) terus mendalami dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan salah satu oknum Caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Maluku Utara (Malut) Dapil IV Kabupaten Halsel berinisial KD. KD diduga bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bacan untuk merubah angka perolehan suaranya di form DA1 plano.

Data yang dihimpun media ini, perubahan angkat terjadi di 12 desa yakni Desa Amasing Kali TPS 01, Desa Belang-Belang TPS 01, Desa Marabose TPS 01, Desa Amasing Kota Utara TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04, Desa Tomori TPS 01 sampai TPS 09, Desa Amasing Kota TPS 01 sampai TPS 10, Desa Amasing Kota Barat TPS 01 sampai TPS 06, Desa Labuha TPS 01 sampai TPS 12, Desa Awanggo TPS 01, Desa Kaputusan TPS 01 dan TPS 02, Desa Indomut TPS 01 dan TPS 02, Desa Hidayat TPS 01 sampai TPS 04, total sebanyak 53 TPS.

Terkait dugaan pelanggaran ini, Koordinator Devisi Hukum Pengawasan dan Penindakan (HPP) Bawaslu Halsel, Asman Jamil menyebutkan bawah laporan dugaan penggelembungan suara di PPK Bacan ini sudah dilaporkan secara resmi di Bawaslu.

“Kami kembangkan kasus ini,” kata Asman ketika dikonfirmasi di kantor Bawaslu Halsel, Kamis 2/5/2019.

Sambung Asman, pihaknya segera melayangkan undangaan kepada Ketua PPK dan anggota sebagai penyelenggara di tingkat Kecamatan dan Ketua Panwascam serta anggota untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Caleg PDI-P.

“Setelah itu kami panggill pelanggar di tingkat desa,” ujar Asman.

Asman menegaskan, Bawaslu dalam hal ini sebagai lembaga pengawas Pemilu terus mengembangkan kasus ini, meski tahap pleno sudah selesai.

“Tidak menggurkan proses pidananya. Bawaslu terus mendalami,” tegasnya.

Selain itu, Asman menegaskan bawah, Bawaslu tidak pernah membatasi peserta Pemilu membuat pengaduan atau laporan terkait dugaan-dugaan pelanggaran pada saat proses pungut hitung di tingkat TPS maupun proses rekapan di PPK. Namun dirinya meminta pelapor melengakapi bukti dugaan pelanggaran, sehingga pihaknya menindak lanjuti laporan tersebut sesuai standar operasional prosedur (SOP) Bawaslu.

“Kalau bukti lengkap kami proses sesui SOP dan aturan yang berlaku,” pungkas Asman. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut