Baznas Malut Gelar Rakorda

  • Bagikan
Suasana Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Baznas Malut (Foto: Yunita/KabarMalut)

TERNATE – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Baznas Provinsi Malut bersama seluruh pengurus Baznas. Rapat berlangsung di Kantor Baznas Provinsi Maluku Utara Kelurahan Jati, Kamis (2/5/2019).

Rakorda dengan mengusung tema ‘Optimalisasi Pengelolaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat’ dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Malut,  Sarbin Sehe.

Ketua Baznas Provinsi Malut, Iskandar M Djae menyebutkan Rakorda digelar dalam rangka menindaklanjuti hasil beberapa keputusan penting yakni, keputusan mendasar Baznas Rakor Nasional Basznas di Surakarta pada bulan April.

“Kita juga membangun secara kolektif masyarakat dalam kesadaran berzakat serta memberantas kemiskinan dan meningkatkan  kesejahteraan masyarakat,” ungkap Iskandar.

Dalam kesempatan yang sama, Kakanwil Kemenag Provinsi Malut,  Sarbin Sehe menyampaikan bahwa Rakoda merupakan hajatan nasional.

“Kami sangat mendukung forum ini terkait dengan pelaksanaan dan koordinasi daerah Baznas Maluku Utara bagian tindak lanjut dari koordinasi nasional beberapa waktu lalu,” tandasnya.

Lebih lanjut Sarbin menyebutkan akan mendorong 6 kabupaten/kota yang belum terbentuk secara struktur.

“Kami bangun koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Kemenag kabupaten/kota untuk tahapan-tahapan pembentukan, misalkan Halbar, pembentukannya sudah selesai tinggal menunggu SK bupati, sama halnya di Halsel sudah selesai tinggal proses pengumpulan data, Taliabu masih dalam proses  kemudian Morotai juga demikian,” jelasnya.

Sehingga dari dukungan itu, Sarbin berharap penguatan manejemen pengelolaan zakat di 10 kabupaten/kota dan penguatan kelembagaan organisasi Baznas dengan terbentuknya di 10 kabupaten/kota, transparansi akuntanbel pengelolaan zakat, sekaligus bagian dukungan dari Baznas kabupaten/kota dan provinsi maka biaya operasional didorong.

“Kita dorong dari Kanwil biaya opersional untuk provinsi sebesar Rp 100 juta dan untuk kabupaten/kota ada 4 kabupaten/kota yang kita alokasikan Rp 25 juta per tahun yakni Kabupaten Haltim, Halut, Kota Ternate dan Kota Tidore,” tutupnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut