Data Form C1 dan DA1 Kecamatan Mandioli Selatan Berbeda

  • Bagikan
Proses kroscek form plano TPS yang dipandu anggota KPU Halsel, Darmin Hi Hasim (Foto: Bud/KabarMalut)

LABUHA -Perubahan angka perolehan suara Peserta Pemilu 2019 ditemukan di Halmahera Selatan (Halsel). Data form C1 dan DA1 Kecamatan Mandioli Selatan,  berbedaan atau tidak sama dengan data yang dimiliki para peserta Pemilu.

Salah satu Saksi PDI-P, Rafiq Kailul mengaku perolehan suara pada dua partai yakni PSI dan PAN diduga diubah penyelenggara sehingga terjadi pergeseran suara. Atas perubahan angka ini sejumlah saksi partai politik mendesak KPU untuk melakukan korcek di tingkat TPS.

“Mandioli Selatan itu terjadi pergeseran angak-angka di beberapa partai politik peserta Pemilu, PSI dan PAN, ada yang ditambahkan ada yang dikurangi,” kata Rafiq Kailul ketika dikonfirmasi di ruang pleno KPU Halsel, Kamis (2/5/2019).

Rafiq menambahkan, perubahan angka kedua partai tersebut terdapat di Desa Galala, Desa Lele, Bahu, Jiko. Di empat desa tersebut kata Rafiq terjadi di seluruh TPS masing-masing desa.

“Terjadi penambahan angka-angka dan pergeseran yang dilakukan PPK.” ungka Rafiq

PDI-P menilai kejadian perbedaan angka pada form C1 dan DA1 ini merupakan kejahatan Pemilu yang ditindaklanjuti ke proses hukum.

“Karena di tingkat TPS tidak melakukan pergeseran angak-angka, tapi dilakukan di tingkat kecamatan,” ujarnya.

Atas kejadian ini pihaknya segera melaporkan masalah ini kepada Bawaslu Halsel untuk diproses hukum.

“Selesai rekapitulasi pleno oleh KPU langsung melaporkan kasus ini di Bawaslu. Kami meminta Bawaslu menindak lanjuti  untuk diproses hukum,” jelas Rafiq.

Terkait hal ini, Ketua Bawaslu Halsel, Kahar Yasim dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah mengkonfirmasi di form C1 dan plano DA1. Dan pihaknya menemukan ada perbedaan angka-angka di beberapa partai politik.

“Untuk membuktikan itu kita akan keluarkan rekomendasi untuk turun langsung cek plano supaya semua clear di situ. Kalau setelah dicek terbukti maka diproses pidana,” tegas Kahar.

Kahar juga mengaku, sudah ada berapa PPK yang dipanggil oleh pihaknya untuk dimintai keterangan karena ada laporan dugaan pelanggaran seperti PPK Bacan dan PPK Joronga.

“Jika ada bukti maka akan dilakukan pemanggilan kembali,” pungkas Kahar.

Atas desakan sejumlah saksi partai politik, KPU Halsel mengambil langkah untuk membongkar kota surat suara untuk melakukan korcek di form plano tingkat TPS. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut