Siap Pimpin KNPI Malut, Ini Visi Irman Saleh

  • Bagikan
Irman Saleh (Foto: Istimewa)

TERNATE – Kiprah Irman Saleh di kalangan kepemudaan tidak perlu diragukan lagi, salah satu redaktur surat kabar harian Malut Post ini kini ikut bertarung mencalon diri sebagai calon Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku Utara (Malut) periode 2019-2022.

Adapun visi hukum yang ditawarkan Irman Saleh jika dipercayakan memimpin DPD KNPI Malut periode 2019-2022 yakni, problem adminsitrasi sebagai pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah adalah sebuah keniscayaan. Dalam pelayanan publik, pemerintah sering kali melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan sering pula mengabaikan hak-hak warga negara sebagai subjek yang dilayani.

“Sebab itu, sebagai organisasi kepemudaan, KNPI perlu untuk mendorong pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Maluku Utara, sebagai sarana mengontrol keputusan Tata Usaha Negara di Maluku Utara,” kata Irman kepada KabarMalut, Minggu (19/4/2019).

Pelaksanaan demokrasi lokal di tingkat daerah yang sudah didepan mata yakni tahun 2020. Lanjut Irman, pemuda terpolariasasi dalam kepentingan politik praktis semata, turut mendorong pelaksanaan demokrasi lokal di Malut berjalan dengan segala dinamika yang sangat kompleks.

“Sebagai Pemuda, melek politik adalah sebuah kewajiban. Sebab itu, KNPI harus mengambil bagian dalam proses politk lokal. Wujudnya bukalah politik praktis namun politik gagasan demi terwujudnya pembangunan di daerah yang lebih baik. KNPI juga mesti turut mengambil bagian dan memastikan pelaksanaan demokrasi lokal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Pemuda tidak hanya terpolarisasi dalam kepentingan politik praktis semata, namun terlibat dalam upaya memastikan demokrasi lokal berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Praktik korupsi di Malut sangatlah masif terjadi, disamping itu penegakan hukum atas berbagai korupsi kakap tidak memberikan kepastian hukum. KNPI perlu membangun kerja sama dengan penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan organisasi Advokat, untuk mendorong penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi di Malut berjalan dengan baik dan maksimal.

Menurut Irman, praktik peradilan yang korup sangat terasa dalam peradilan di Malut, tidak jarang putusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan, justru berbau transaksi. Sebab itu, perlu ada pengawasan yang intens terhadap proses peradilan di Malut.

“Sebagai organisasi Pemuda KNPI perlu untuk mendorong pembentukan Komisi Yudisial (KY) Penghubung di Maluku Utara. Dengan adanya KY Penghubung, diharapkan proses peradilan di Maluku Utara dapat terawasi dengan baik,” harapnya.

Pencari keadilan di Malut sering kali sulit mengakses keadilan akibat dari mahalnya biaya dalam proses peradilan. Sebagai organisasi pemuda, kata Irman, KNPI mesti mendorong pembentukan LBH Pemuda, untuk memudahkan para pencari keadilan dalam mengakses keadilan dengan terlibat langsung melakukan agenda-agenda advokasi.

Persoalan agraris, baik mengenai pendaftaran tanah (mensertifikasi tanah) hingga persoalan pertambangan yang bersentuhan dengan perampasan tanah milik warga, kini masih menjadi persoalan hukum paling mendasar di Malut.

“Mengenai hal ini, KNPI patut mengambil peran dalam memastikan tanah-tanah milik warga tersertifikasi, sehingga warga memiliki alas hak yang kuat dan diakui oleh negara sehingga persoalan agraris di Maluku Utara kian hari dapat teratasi,” tegasnya. (rdx)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut