Keuangan Halbar ‘Turbulensi’, Komisi I Minta Bupati Segera Rampungkan OPD

  • Bagikan
Ketua Komisi I DPRD Halmahera Barat, Djufri Muhamad (Foto: Surahman/KabarMalut)

JAILOLO – Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) selama dua tahun terakhir mengalami ‘turbulensi’. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Bupati Halbar Danny Missy untuk segera mengambil langkah perampungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Terkait kondisi keuangan daerah di Pemkab Halbar yang mengalami turbulensi di dua tahun terakhir ini, Komisi I mengharapkan Bupati mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka membenahi berbagai macam sektor diantaranya siap merampingkan struktur cabinetnya,” ujar Ketua Komisi I DPRD Halbar, Djufri Muhamad kepada KabarMalut, Senin (20/5/2019).

Komisi I sendiri siap melakukan revisi Perda nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halbar. Penyusunan Perda OPD ini juga bersandar pada PP nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

“Memang saat ini terdapat penggemukan SKPD (OPD) jadi indikasi kaya struktur miskin fungsi, jadi sudah saatnya pak bupati mengambil langkah kajian terkait dampak penerapan Perda dimaksud,” jelasnya.

Sejak diterapkannya Perda nomor 6 tahun 2016, yang disepakati Pemkab dan DPRD berisi pemecahan beberapa OPD. Ternyata pemecahan OPD sangat tidak efektif bahkan menambah beban anggaran.

Jika Bupati menginginkan menyehatkan keuangan daerah, maka salah satu langkah strategis yang perlu diambil dan juga dalam rangkah reformasi birokrasi maka harus jalankan-langkah penggabungan beberapa SKPD yang tupoksinya ada kesamaan,

“Dalam mekanisme Pembuatan Regulasi Daerah (Perda) maupun revisi Perda yang sudah ada sesuai Tatib dapat melalui usulan Pemkab atau pun melalui hak inisiatif DPRD,” tuturnya.

Berdasarkan kajian Komisi I maupun Bapemperda DPRD Halbar, ada beberapa OPD juga patut digabungkan kembali dengan induknya maupun ada salah satu bidang di OPD yang harus dipisahkan yakni Bidang Pendapatan dan Aset pada BPKAD yang seharusnya dipisahkan.

Sementara beberapa SKPD yang layaknya digabungkan kembali seperti, Dinas Perumahan dan Pemukiman digabungkan kembali dengan Dinas PU, Dinas Pemuda dan Olah Raga digabungkan dengan Dinas Pendidikan, Dinas BKKBD digabungkan dengan Dinas Dukcapil, Kantor Perpustakaan Daerah digabungkan dengan Diknas dan Dinas Ketahanan Pangan digabungkan kembali dengan Dinas Pertanian, dan beberapa OPD lainnya yang juga masih dalam kajian.

“Terkait dengan hal tersebut Komisi I juga telah berkoordinasi dengan pimpinan DPRD dan pimpinan-pimpinan Fraksi sehingga langkah berikutnya langsung ketemu Bupati,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut