Kas Tidak Cukup, DD Pulau Taliabu Mengendap di BRI

Kepala BRI Unit Taliabu, Muhammad Suwadi Adam (Foto: Hamsan/KabarMalut)

BOBONG – Dana Desa (DD) se-Kabupaten Pulau Taliabu yang telah masuk di rekening desa sejak pekan kemarin, hingga kini masih mengendap di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Taliabi dan belum bisa dicairkan sesuai progress. Hal ini disebabkan cash flow yang tersedia di BRI Unit Taliabu tidak cukup untuk menangani semua.

Para kepala desa (Kades) mengeluhkan ketersediaan anggaran di BRI Taliabu yang hanya mampu mencairkan DD sebesar Rp 50 juta per desa. Anggaran tersebut dinilai tidak efektif untuk melakukan pekerjaan di desa yang menyerap anggaran ratusan juta.

Kepala BRI Unit Taliabu, Muhamad Iswadi Adam ketika di konfirmasi kembali menyalahkan Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Taliabu, karena tidak menginformasikan lebih awal terkait pencairan DD tersebut.

“Pada intinya Dana Desa (DD) itu bukan kita cuma bayar Rp 50 juta, tapi kan kami punya cash flow itu tidak mencukupi untuk membayar mereka semua,” kata Iswadi kepada wartawan, Senin (27/5/2019).

Menurutnya, jika kita hitung per desa itu anggarannya Rp 200 juta lebih dikali 71 desa, maka anggaran yang disediakan harus berkisar Rp 30 miliar. Sementara untuk meminta uang di Bank Indonesia (BI) membutuhkan waktu, karena letak geografis Pulau Taliabu terkendala transportasi.

“Ketika Pemda dari jauh sebelumnya mereka kasih tahu bahwa akan ada pembayaran Dana Desa, mungkin sebelum itu kamis sudah bisa lakukan persiapan untuk cash flownya,” ungkapnya.

Bank BRI siap mengucurkan berapa pun kebutuhan pemerintah berdasarkan permintaan yang masuk, asalkan pemerintah dalam hal ini dinas terkait, dapat mengkonfirmasi lebih awal ke bank agar permintaan yang nilainya besar pun bisa dibayarkan segera, mengingat kondisi geografis Pulau Taliabu yang masih sulit dijangkau dengan transportasi.

“Jadi kami tidak harus mematok berapa anggaran yang mesti disiapkan, karena di perbankan itu juga ada kode etik maksimum kas, harus kami jaga. Ketika kas fisik misalnya Rp 5 miliar maksimum kasnya kami, ketika itu dia overlop berarti itu akan menyebabkan pembayaran giro rendah, ini kan uang tidak berputar ni kakay tidak dibayar ini dia mengendap,” jelasnya.

Lebih lanjut Iswadi menjelaskan, apa bila dibayarkan otomatis habis terpakai, sebaliknya apabila anggaran dibiarkan mengendap di Bank maka mempengaruhi laba perusahaan. Sementara laba perusahaan ini akan disumbang ke APBN.

“Ini target laba ni, ketika laba kami naik berarti tingkat kemakmuran untuk negara juga kamis setor ada disitu, kami kan berkontribusi ke negara. Pemerintah daerah memang pengguna anggaran tapi kami yang mencari anggaran loh,” jelas pria yang biasa disapa Wadi ini.

Untuk menghindari agar anggaran tidak mengendap di bank, dia berharap Pemkab Pulau Taliabu melalui dinas  terkait dapat berkoordinasi lebih awal sehingga pihak bank dapat menyiapkan anggaran sesuai permintaan. Sebab persediaan anggaran di BRI Unit Taliabu per bulan itu hanya berkisar Rp 10-15 miliar, diluar dari permintaan anggaran seperti DD, AAD dan permintaan lainnya yang bernilai cukup besar. (Ajo)

Hak Cipta KabarMalut