DPRD Pulau Morotai Paripurnakan LKPJ Kepala Daerah tahun 2018

  • Bagikan
Bupati Pulau Morotai Benny Laos menyampaikan sambutan dalam Rapat Paripurna Pengesahan Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah tahun 2018 (Foto: Fizri/KabarMalut)

DARUBA – DPRD Kabupaten Pulau Morotai menggelar Rapat Paripurna Pengesahan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertangung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2018. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Pulau Morotai Fahri Haerudin didampingi Wakil Ketua I Ricard Samatara dan Rasmin Fabanyo, berlangsung di ruang Sidang DPRD Pulau Morotai, Selasa (28/05/2019).

Ketua DPRD Pulau Morotai Fahri Haerudin mengaku terkait penyelenggaraan pemerintah daerah Pulau Morotai kepada DPRD, merupakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun yang meliputi penyelenggaraan urusan, realisasi penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum.

“Pemerintah pada prinsipnya LKPJ kepala daerah disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pulau Morotai,” kataFahri dalam sambutannya.

Sementara dokumentasi LKPJ Bupati Pulau Morotai, Benny Laos terkait pelaksanaan APBD tahun 2018, disampaikan ada beberapa indikator kinerja utama dari RPJMD 2017 untuk target capaian 2018 antara lain pada pertumbuhan PDRB 6,37 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional, presentase penduduk miskin 7,07 persen, tingkat pengangguran terbuka realisasi pencapain 6,11 persen.

“Artinya terjadi penurunan pengangguran terbuka pada tahun 2018,” kata Benny.

Sedangkan pada pencapaian indeks manusia lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukan bahwa di bidang pendidikan dan kesehatan Pulau Morotai semakin membaik dan keluar dari zona merah serta target laju pertumbuhan penduduk 2,55 persen.

“Target pendapatan daerah anggaran 2018 pendapatan daerah tahun anggaran 2018 secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp 718.015.160.020 dari realisasi tahun 2017. Sedangkan realisasi pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar Rp 8.149.921.704,00 atau 1,32 persen dari realisasi 2017,” jelas Benny.

Untuk belanja daerah tahun 2018 yang sebelumnya direncanakan Rp 742.696.240.506,19 dengan realisasi Rp 686.395.261.071,95 dan dapat direalisasi sebesar 91,69 persen atau Rp 658.286.536.758,49. Hal tersebut membuktikan bahwa realisasi pendapatan anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 17.779.574.389,43 atau 2,78 persen dibanding pada tahun anggaran 2017.

“Dengan demikian pendapatan asli daerah realisasinya meningkat sebesar 45,98 persen atau Rp 9.629.652.675,48,” tegasnya.

Turut hadir Wakil Bupati Asrun Padoma, Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli Bupati,pimpinan OPD dan tamu undangan. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut