Bawaslu Putuskan 4 PPK di Halbar Langgar Administrasi Pemilu

  • Bagikan
Ketua KPU Kabupaten Halmahera Barat, Miftahuddin Yusuf (Foto: Surahman/KabarMalut)

JAILOLO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah memutuskan empat Panitia Pemungutan Kecamatan (PKK) di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Provinsi Maluku Utara (Malut) yakni PPK Jailolo Selatan, PPK Sahu, PPK Ibu dan PPK Ibu Utara melanggar administrasi Pemilihan Umum (Pemilu). Putusan tersebut berdasarkan hasil sidang gugatan perkara nomor: 24/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 yang diadukan oleh Calon Legislatif (Caleg) Jersey Roba dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Halbar, kemudian diputuskan Bawaslu RI di Jakarta, Selasa (18/6) kemarin.

“Dalam putusan Bawaslu RI kemarin itu, dimana mengadili dan menyatakan PPK Jailolo Selatan, PPK Sahu, PPK Ibu dan PPK Ibu Utara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran-pelanggaran administrasi Pemilu,” kata Ketua KPU Halbar, Miftahuddin Yusuf kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Rabu (19/6/2019).

Menurutnya, dalam putusan Bawaslu keempat PPK ini juga diperintahkan harus segera melakukan perbaikan form DA1 sesuai dengan form C1. Namun masa jabatan para PPK sudah berakhir, sehingga KPU dengan Bawaslu Halbar berkoordinasi untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

“Intinya kami akan meminta petunjuk kepada KPU Provinsi sampai kepada KPU RI untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Karena forum perbaikan form DA1 itu sudah dinyatakan selesai usai putusan KPU RI perolehan kursi partai secara nasional,” ujarnya.

Terkait putusan Bawaslu RI juga terkait dengan gugatan ini KPU Halbar dan KPU Provinsi Malut dinyatakan tidak melanggar administrasi. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut