Ditahan Polisi, Kades Bajo Tak Berwenang Lagi Cairkan DD dan ADD

  • Bagikan
Kepala DPMD Halmahera Selatan, Bustamin Soleman (Foto: Bud/KabarMalut)

LABUHA – Akibat ditahan Polisi dalam kasus pemalsuan ijazah, kewenangan Kepala Desa (Kades) Bajo, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Ade Hi Yusup kini dibatasi. Kades Bajo tidak berwenang lagi untuk melakukan pencairan anggaran milik desa berupa Anggaran Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) selama menjalani penahanan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halsel, Bustamin Soleman mengaku Kades Ade Hi Yusup sudah tidak bisa melakukan pencairan DD dan ADD karena statusnya sebaga tersangka. Untuk sementara Sekertaris Desa (Sekdes) Bajo Husen Mustafa menjalankan tugas pelayanannya masyarakat sambil menunggu usulan pelaksanaan tugas (plt) Kades dari Camat.

“Kades sudah tidak bisa lagi melakukan pencairan Dana Desa maupun ADD sambil menunggu SK pemberhentian, tapi pemerintah tetap jalan,” ungkap Bustamin ketika dikonfirmasi di kantor Bupati Halsel, Kamis (27/6/2019).

Meski diberikan wewenang menjalanan tugas pelayanannya di desa, Sekdes tidak bisa melakukan pencairan DD dan ADD. Pencairan akan dilakukan oleh Plt Kades.

“Sementara Sekdes menjalankan pemerintah dulu sambil  menunggu usulan dari Camat untuk menunjuk Plt,” jelasnya.

Bustamin kini ditahan pihak Polres Halsel dalam proses hukum yang menjeratnya, Ade Hi Yusup belum diberhentikan dari jabatan sebagai Kades Bajo definitif. Pemberhentian akan dilakukan setelah adanya hasil putusan pengadilan yang bersifat inkrah.

“Sementarakan dia ditahan. Dia diberhentikan apabila sudah ada putusan tetap atau inkrah dari pengadilan,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut