Gandeng Kemendagri, Pemkab Halut Gelar Workshop Arah Kebijakan Penyusunan APBD-P

  • Bagikan
Wakil Bupati Halmahera Utara, Muchlis Tapi Tapi pada acara Workshop Arah Kebijakan Penyusunan Tahun 2019 di Hotel Neo Awana Yokyakarta (Foto: Ronald/KabarMalut)

TOBELO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menggelar acara Workshop Arah Kebijakan Penyusunan APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2019. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari dan dibuka oleh Wakil Bupati Halut Muchlis Tapi Tapicara dilaksanakan di Hotel Neo Awana Yogyakarta, Jumat (28/6/2019).

Turut hadiri Ketua DPRD Halut Yulius Dagilaha bersama anggota, Sekda Fredy Tjandua serta unsur pimpinan SKPD di lingkup Pemkab Halut dengan menghadirkan tiga pemateri dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) masing-masing Mukjizat, Hendriawan dan Agus Suharyono.

Wakil Bupati Halut, Muchlis Tapi Tapi mengatakan whorkshop Arah Kebijakan Penyusunan APBD-P dilaksanakan setiap tahun. sebab dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan aturan.

“Untuk itu di daerah juga harus melakukan penyesuaian kesamaan pandang antara DPRD dan Pemda,” kata Muchlis.

Menurutnya, kegiatan workshop juga untuk menambah kapasitas sebagai warga negara, karena akan terjadi sirkulasi perubahan, sehingga sebagai warga negara harus tahu dengan tata kelola pemerintahan dan administrasi yang lebih baik.

“Asas manfaatnya yaitu pertanggungjawaban kepada publik, karena tata kelola pemerintahan dan administrasi semakin hari lebih baik,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Halut, Yulius Dagilaha mengatakan DPRD punya fungsi pengawasan namun tidak untuk mengawasi adminstrasi karena sudah ada lembaga dan instansi yang punya kewenangan.

“Ada instansi dan lembaga seperti Inspektorat dan BPK yang punya fungsi mengawasi administrasi,” ujar Yulius.

Ia juga menambahkan kegiatan workshop yang melibatkan anggota DPRD agar nantinya dalam penyusunan kebijakan umum anggaran tidak terjadi saling bantah-bantahan.

“Mudah- mudahan setelah mengikuti workshop ini, dalam pembahasan KUA PPS tidak terlalu lama karena ada kesamaan pandang,” ujarnya.

Sekedar diketahui, tiga pemateri dari Kemendagi masing-masing menyampaikan materinya, yakni Arah Kebijakan Perubahan APBD 2019 dan Penyusunan APBD 2020 oleh Agus Suharyono, Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2020 oleh Hendriawan serta Peraturan Menteri nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyusunan RKPD tahun 2020, amanat UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda Jo Permendagri nomor 86 tahun 2017 dan Permendagri nomor 31 tahun 2019 tentang RKPD 2020 oleh Mukjizat. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut