Kejari Halsel Soroti Anggaran Aset Rp 4,6 Miliar

  • Bagikan
Kepala Kejaksaan Negeri Halsel, Cristian Carel Ratuanik (Foto: Bud/Kabarmalut)

LABUHA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan (Halsel) menyoroti dugaan korupsi anggaran aset berupa pembebasan lahan dan bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel tahun 2016 yang merugikan daerah sebesar Rp 4,6 miliar. Dugaan korupsi ini tercantum dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara (Malut) nomor : 15.A/LHP/XIX.TER/5/2017, tanggal 22 Mei 2017.

“Ini kasus besar, karena diduga ada mafia antara pemilik lahan dan Pemkab,” ungkap Kepala Kejari Halsel, Christian Carel Ratuanik kepada wartawan, Senin (1/7/2019)

Ditambahkan Cristian, modus operandi yang dilakukan pembeli dan pemilik lahan adalah sama- sama ingin cari untung. Oleh karena itu melalui penyidik Kejaksaan melakukan penyelidikan terkait transaksi jual beli tanah yang diduga merugikan negara sebesar Rp 4,6 miliar.

“LHP BPK sudah jelas, ada temuan Rp 4,6 miliar aset yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga harus ditelusuri,” tegasnya.

Selain itu, Direktur LSM Reformasi Halsel, Alim Rahman mendesak kepada pihak penegak hukum serius menangani masalah dugaan korupsi jual beli lahan yang merugikan daerah dengan nilai miliar ini. Menurut Alim, dugaan korupsi ini disinyalir dilakukan oknum pejabat Halsel.

“Kami meyakinkan pejabat aktif saat ini ikut terlibat. Oleh karena itu kami minta Kejari Halsel harus tuntaskan masalah ini agar masyarakat tahu siapa saja dibalik dari kejahatan korupsi besar ini,” tutur Alim. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut