DPRD Pulau Morotai Paripurna Tiga Agenda Berbeda

  • Bagikan
Suasana rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang kantor DPRD Pulau Morotai (Foto: Fizri/KabarMalut)

DARUBA – DPRD Kabupaten Pulau Morotai menggelar Rapat Paripurna dengan Tiga Agenda berbeda. Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Pulau Morotai, Fahri Haerudin didampingi Wakil Ketua Ricad Samatara dan Rasmin Fabanyo

Tiga agenda yang diparipurna tersebut yakni Penyampaian Dokumen Rancangan Perda tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2018, Penyerahan Dokumen KUA-PPAS Perubahan tahun 2019 dan paripurna Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD terhadap APBD tahun 2020.

Ketua DPRD Pulau Morotai, Fahri Hairudin menyampaikan bahwa salah satu ketentuan umum yang baku untuk mengontrol sistem penyelenggaraan pemerintahan adalah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 320 ayat (1) yang menyatakan Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan.

“Laporan tersebut diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, itu artinya apresiasi patut kami haturkan kepada Pemerintah Daerah dan jajarannya karena bahan materi dari APBD tahun anggaran 2018 dalam Ranperda ini telah diaudit dan mendapat penghargaan opini WTP dari BPK Perwakilan Maluku Utara,” kata Fahri dalam paripurna, Selasa (2/7/2019).

Menurut Fahri, hal ini juga semakin mendorong tumbuhnya semangat obyektivitas dan kemitraan yang harmonis dalam menyempurnakan kinerja pemerintahan di tahun yang akan datang.

Sementara Wakil Bupati Pulau Morotai, Asrun Padoma dalam pidatonya manyampaikan bahwa kerja keras bersama selama ini, akhirnya beberapa waktu yang lalu Morotai kembali mendapatkan predikat yang perna diraih pada tahun sebelumnya yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI Perwakilan Maluku utara dari beberapa kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku Utara.

Asrun menambahkan hal tersebut sudah dua kali berturut-turut Morotai peroleh predikat WTP, artinya pengelolaan keuangan sudah semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya.

“Saya tidak henti-hentinya menegaskan serta mendorong kepada seluru jajaran pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Pulau Morotai, serta para staf mulai dari tingkat kabupaten sampai desa untuk senantiasa meningkatkan kapabilitas dan kompetensi serta semangat dalam mengoptimalkan pelayan kepada masyarakat secara riil, adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat Pulau Morotai,” tambah Asrun.

Asrun mengaku dengan diterimanya dokumen Rancangan Perda Laporan Pertanggung Jawaban APBD tahun 2018 oleh DPRD, yang merupakan dokumen landasan hukum bagi Pemda untuk mengevaluasi tahun sebelumnya. Tugas pemerintahan selanjutnya akan terus berupaya membangun daerah Pulau Morotai lebih baik lagi. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut