Demo di Kejati, Massa Desak Tangkap Wagub Malut

  • Bagikan
Massa yang tergabung dalam PERGEMO Kota Ternate mendesak Kejati tangkap Wakil Gubernur Maluku Utara (Foto: Yasim/KabarMalut)

TERNATE –  Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut), didemo oleh sejumlah massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Oba (PERGEMO) Kota Ternate. Massa mendesak Kejati malut segera menangkap Wakil Gubernur (Wagub) Malut, M Al Yasin Ali.

Menurut massa aksi, Wagub  diduga terlibat dalam kasus pengadaan KM Fay Sayang yang merugikan daerah Rp 2,2 miliar lebih saat masih menjabat sebagai Bupati Halmahera Tengah (Halteng). Temuan ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Malut nomor : 31.1/LHP-LK/XIX.TER/07/2010 tertanggal 9 Juli 2010.

Dalah LHP tersebut  menyebutkan Pengadaan KM Elizabeth Mulia atau nama baru KM Fay Sayang oleh Pemerintah Kabupaten Halteng tahun anggaran 2009 dan 2010, merugikan keuangan daerah sebesar Rp 1.181.818.184 dan negara belum menerima pendapatan dari pajak sebesar Rp 1.045.454.546.

Atas dasar tersebut, massa mendesak Kejati Malut sudah seharusnya menetapkan M Al Yasin Ali yang kini menjabat Wagub Malut sebagai tersangka dan segera ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya.

“Segera tetapkan Wakil Gubernur Maluku Utara sebagai tersangka. Kejati Malut harus tangkap secara paksa M Al Yasin Ali ini,” teriak Juslan Hi Latif dalam orasinya di depan kantor Kejati Malut, Kamis (4/7/2019).

Sementara Koordinator Aksi (Korlap), Sartono Halek menyampaikan bahwa kasus pengadaan KM Fay Sayang yang menyeret mantan Bupati Halteng sudah tidak asing lagi, karena sudah lama ditangani penyidik Kejati Malut. Jika tidak ada progres dalam penanganan korupsi, maka Malut akan tumbuh subur budaya korupsi.

“Kasus ini sudah menjadi konsumsi publik. Kalau hari ini Kejati hanya duduk diam, apalah daya keadilan di Maluku Utara ini,” ujar Sartono.

Selain kasus pengadaan KM Fay Sayang, massa aksi juga meminta Kejati Malut menyelidiki terkait dengan penimbunan lokasi MTQ di Weda dengan menggunakan APBD tahun 2009 yang kini sudah dibangun Hotel Tiara, serta pembangunan pondok pesantren yang diduga terjadi mark up anggaran, karena alokasi Rp 1 miliar lebih tetapi hanya dibangun fondasi dan juga status lahan belum  jelas. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut