Lidik Pembebasan Lahan Bandara Oesman Sadik, Polda Malut Periksa Mantan Kadishub Halsel

  • Bagikan
Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan, Soadri Ingratubun (Foto: Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Maluku Utara (Malut), menyelidiki kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Oesman Sadik Labuha Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) tahun 2018. Mengawali penyelidikan, penyidik telah memeriksa mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Halsel, Soadri Ingratubun.

Soadri diperiksa tim penyidik Subdit III Dit Reskrimsua Polda Malut selama satu jam lebih. Dihadapan penyidik, pria yang kini menjabat Kepala Kesbangpol Halsel menjelaskan mekanisme pembebasan lahan yang dilakukan di lingkup Pemkab Halsel.

Soadrin sendiri mengaku kehadiran dirinya di Polda Malut karena diminta penyidik untuk menjelaskan soal pembebasan lahan yang konon katanya diperuntukan Bandara Oesman Sadik labuha 2018. Oleh karena itu, dia menyampaikan ke penyidik jika ada pembebasan maka harus ke SKPD yang membidangi aset yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Selain itu, dia juga mengatakan selama tiga tahun kepemimpinanya sebagai Kadishub Halsel, tidak ada pembangunan bandara secara tak langsung tidak ada pembebasan lahan. Namun kalau ada pembebasan lahan kepentingan bandara maka di luar tanggungjawabnya.

“Mekanismnya, harus dilihat dulu apakah barangnya ada atau tidak, permintaan klarifikasi ini konon katanya ada pembebasan lahan bandara sebesar Rp 6 miliar tahun 2018. Padahal tidak ada, karena pemebebasan lahan tidak ada pada masing-masing dinas, semua terpusat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,” kata Soadri kepada wartawan usai diperiksa, Kamis (4/7/2019).

Bahkan kata dia, tidak ada juga dana pembebasan lahan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran. Kalaupun ada maka sudah ada temuan, karena pembebasan lahan bukan pada kewengan Dishub melainkan Badan Keuangan (BPKAD).

“Di depan penyidik saya menyampaikan antara dinas dengan pihak bandara itu sifatnya koordinasi. Namun kalau ada hal yang dilihat/dipandang perlu tidak disampaikan kepada saya maka tidak ada masalah,” jelasnya.

Ia juga kembali menegaskan, bahwa sejak menjabat Kadishub Halsel dari tahun 2016 sampai 2018, belum ada kegiatan perluasan bandara. Rencananya pembebasan lahan Bandara Oesman Sadik di tahun 2019 ini.

“Namun sampai saat ini belum ada. Kalaupun ada di luar sepengetahuan saya, sebab tahun 2019 sudah dipindahkan ke Kesbangpol,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut