Pamkab Halut Ajukan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2018 dan KUA-PPAS 2020

Ronald Muhama
Suasana Paripurna di Gedung DPRD Halmahera Utara (Foto: Ronald/KabarMalut)

TOBELO – Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Halut), resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 dan Rancangan KUA-PPAS tahun 2020 melalui  Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Rabu (10/7/2019).

Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Halut Yulius Dagilaha dan didampingi dua Wakil Ketua ini, juga dihadiri anggota DPRD, Wakil Bupati, Sekda, Pimpinan OPD dan unsur Forkopimda. Dalam rapat tersebut Bupati Halut Frans Manery berhalangan hadir.

Ketua DPRD Halut, Yulius Dagilaha mengatakan dengan berakhirnya tahun 2018 maka berakhir sudah seluruh tugas. Meski demikian, ada sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, salah satunya pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2019.

“Dan Ranperda pertanggungjawaban 2018 yang diajukan akan ditindaklanjuti, ada agenda rutinitas lainnya yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah dan DPRD yakni membahas rancangan Perda tentang APBD setiap tahun,” terangnya.

Semantara kaitan dengan itu, lanjut Yulius, dalam menyampaikan KUA-PPAS tahun 2020 juga merupakan kewajiban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kedua dokumen ini sangat penting dalam penyusunan Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah tahunan. KUA yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun,” jelasnya.

Setelah penyampaian pidato kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dua Rannperda. Selanjutnya, kedua Ranperda ini sendiri yang diajukan akan ditindaklanjuti dan dibahas. (Ajo)

Hak Cipta KabarMalut