DPRD Sahkan Ranperda LPP APBD 2018 Ternate

  • Bagikan
Ketua DPRD Kota Ternate, Merlisa Marsaoly didampingi Wakil Ketua DPRD, Mubin Wahid serta Walikota Burhan Burhan Abdurahman dan Wawali Abdullah Tahir pada Sidang Paripurna Pengesahan Ranperda LPP APBD 2018 (Foto: Yunita/KabarMalut)

TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranpeda) Laporan Pertangungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Ternate tahuan anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan dilakukan melalui Sidang Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Merlisa Marsaoly didampingi Wakil Ketua DPRD, Mubin A Wahid di ruang sidang paripurna DPRD Kota Ternate, Selasa (30/7/2019).

Walikota Ternate, Burhan Abdurahman dalam sambutanya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja sama, kerja keras dan insiatif DPRD dan eksekutif dalam menuntaskan Ranperda LPP APBD 2018.

“Dalam kaitan dengan itulah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan khusus atas sejumlah permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dewan yang terhormat,”cetusnya.

Menyangkut beberapa subtansi yang mengemukakan dalam pembahasan tahap 1 akhir LPP APBD tahun 2018, Walikota Ternate menyebutkan pencapaian target pendapatan masih sangat minim. Maka kedepan akan dilakukan perbaikan terutama dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Kami sangat sepakat dengan harapan dewan (DPRD) diperlukan langkah-langkah pemerintah untuk melakukan peningkatan SDM di berbagai OPD pengelola pendapatan, perbaikan prosedur mekanisme dan sistim serta mengevaluasi pimpinan OPD pengelola pendaptan daerah,” jelasnya.

Menurutnya langka-langkah ini sangat diperlukan karena dinamika kemajuan dan perkembangan perekonomian serta investasi Kota Ternate yang terus meningkat, belum berbanding lurus dengan pencapaian realisasi target pendapatan yang telah ditetapkan.

Pemerintah Daerah menetapkan tunjangan penambahan penghasilan perlu mengacu kriteria yang jelas, beban kerja dan kinerja serta evaluasi jabatan, sehingga lebih proposional dalam penetapan tunjagan masing-masing OPD.

“Kami sepakat ini perlu diinformasikan pemerintah saat ini untuk melakukan evaluasi beban kerja dan kinerja sambil menunggu payung hukum atau regulasi yang akan diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri berpedoman penetapan PPP daerah,” tutupnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut