Fokus Program untuk Masyarakat, Pimpinan OPD Taliabu Ikut Workshop Peningkatan Nilai SAKIP

  • Bagikan
Asisten 1 dan Bapeda Pulau Taliabu saat mengikuti kegiatan SAKIP di Hotel Grend Majang (Foto: Istimewa)

BOBONG – Guna fokuskan pelaksanaan program atau kegiatan yang benar-benar bermanfaan bagi masyarakat, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pulaua Taliabu diwajibkan mengikuti Workshop Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang digelar Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan-RB).

Kegiatan yang dikhususkan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten di Provinsi Maluku Utara ini, dibuka secara resmi oleh Sekda Maluku Utara Bambang Hermawan, mewakili Gubernur Abdul Ghani Kasuba yang dilaksanakan di Hotel Grand Majang, Takoma, Kota Ternate, Senin (29/7).

Kabag Humas dan Protokoler Setda Pulau Taliabu, M Ridwan Aziz mengatakan dalam pelaksanaan workshop, Kabupaten Pulau Taliabu mendapat jadwal pada Selasa (30/7) dan dihadiri oleh para pimpinan OPD Kabupaten Pulau Taliabu.

“Kegiatan ini dilaksanakan serentak untuk Kabupaten Kepsula dan Pulau Taliabu. Namun, untuk Pulau Taliabu akan berlangsung hari ini,” kata M Ridwan kepada KabarMalut, Selasa (30/7/2019).

Sistem penyelenggaraan pemerintah daerah selama ini hanya memfokuskan pada terlaksananya suatu program atau kegiatan, sementara belum sepenuhnya memperhatikan hasil yang ingin dicapai.

“Kita sudah evaluasi SAKIP setiap tahun. Ini harus dirubah cara berpikir seperti ini, perencanaan harus berbasis kinerja, karena tujuan utama bukan nilai atau WTP, namun kesejahteraan masyarakat,” ujar Wandi sapaan akrab Kabag Humas Pemkab Pulau Taliabu ini.

Dalam mengimplementasikan SAKIP dengan baik, lanjut M Ridwan, instansi pemerintah harus dapat memfokuskan kinerja pada hasil yang dirasakan oleh masyarakat, mewujudkan efektivitas dan efisiensi pada penggunaan anggaran serta mencegah penyimpangan penggunaan anggaran dan pemborosan penggunaan anggaran.

“Untuk itu, ke depan dalam penilaian SAKIP harus ada peningkatan terutama untuk Kabupaten Kepsul dan Pulau Taliabu. Sehingga penerapan SAKIP tahun 2019 menjadi wajib agar nilai anggaran instansi pemerintah memiliki hasil atau manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, penilaian SAKIP ini adalah alat untuk mencerminkan pengerjaan anggaran. SAKIP juga menjadi landasan perencanaan dan penganggaran. Mengenai ukuran keberhasilan ada yang harus dilakukan pemerintah daerah, yakni perencanaan dan penganggaran, perbaikan kinerja organisasi dan individu, serta penyusunan struktur organisasi.

“Pemerintahan yang berorientasi kegiatan adalah menetapkan tujuan atau sasaran prioritas yang jelas (outcomes) dan menetapkan ukuran tujuan atau sasaran, sebagaimana implementasi dari Perpres 24 tahun 2014,” pungkasnya. (PN/Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut