Komisi III DPRD Ternate Kritisi Pengadaan Seragam oleh Sekolah

  • Bagikan
Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarif (Foto: Amri/KabarMalut)

TERNATE – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate mengkritisi pangadaan seragam yang dilakukan secara langsung pihak sekolah. Sebab kebijakan sekolah dinilai melanggaran Peraturan Kemendikbud 45 tahun 2014 dan Perda nomor 37 tahun 2011 tentang Pendidikan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarif mengaku pengadaan sarana prasarana berupa seragam masih terjadi di beberapa sekolah di Kota Ternate. Kebijakan ini tidak hanya dilakukan kepala sekolah namun melalui instrumen komite sekolah.

“Jadi disini ada kesepakatan dari komite, sehingga hadirnya nominal terhadap seragam sekolah yang harganya bervariasi, mulai dari Rp 1 juta sekian sampai dengan Rp 2 juta sekian, namun hal itu terjadi di SMP. Semetara di SD sama halnya juga yaitu melalui komite dan harganya juga berbeda-beda,” kata Nurlela kepada wartawan, Selasa (30/7/2019).

Kebijakan tersebut dinilia melanggar Peraturan Kemendikbud 45 tahun 2014 dari pasal 3 maupun pasal 4 yang menyebutkan bahwa pengadaan seragam tidak bisa dilakukan pihak sekolah, tetapi dikembalikan ke pihak orang tua.

“Sekolah tidak berhak mengadakan hal seperti itu, aturan ini juga dipertagas dengan Perda Pendidikan nomor 37 tahun 2011 pasal 140. Dalam Perda itu juga normanya sangat jelas dimana melarang pihak sekolah untuk mengadakan pengadaan seragam sekolah,” tegasnya.

Terkait permasalah ini, Komisi III  telah mengundang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Ternate, Ibrahim Muhammad dan sejumlah perwakilan Kepala Sekolah (Kepsul) SD dan SMP, membahas persoalan tersebut dalam rapat. Hasilnya karena sudah menjadi kesepakatan komite dan sudah berjalan, sehingga diperbolehkan dengan syarat kedepan tidak lagi dilakukan pihak sekolah.

“Saya rasa itu sudah terlanjur, kami berharap untuk kedepannya sudah tidak diperbolehkan dan tidak bisa membuat satu kewenangan atau kebijakan sekolah terkait dengan pengadaan seragam yang menurut peraturan dimaksud adalah seragam nasional,” tegasnya.

Seragam sekolah yang dimaksud yakni seragam nasional dalam Peraturan Kemdikbud yaitu warna Merah Putih untuk SD, Putih Biru untuk SMP dan Putih Abu-Abu untuk SMA, serta sergam Pramuka.

“Terkait dengan seragam nasional, supaya seragamnya itu kualitasnya sama dan tidak ada strata sosial yang berbeda. Jadi sekolah hanya cukup menunjukan siswa untuk mengenakan seragam apa, sehingga dilibatkan langsung ke orangtua wali murid,” tutupnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut