Merasa Cemarkan Nama Baiknya, Kadis Perkim Maluku Utara Lapor FPAK ke Polisi

  • Whatsapp
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara,  Santrani Abusama (kemeja putih di kanan) didampingi Penasehat hukum dan sejumlah Pengurus OKP saat membuat laporan pencemaran nama baik di Polda Maluku Utara (Foto: Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Maluku Utara,  Santrani Abusama, melaporkan Front Peduli Anti Korupsi (FPAK) Maluku Utara ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda, Rabu (7/8/2019).

Santrani merasa keberatan atas tuduhan sejumlah kegiatan milik Disperkim Maluku Utara pada tahun 2017 dinilai fiktif oleh FPAK ketika menggelar aksi beberapa waktu lalu. Sehingga merasa tuduhan itu mencemarkan nama baiknya dan melaporkan FPAK ke Polisi.

Muat Lebih

“Tuntutan mereka saat menggelar aksi itu menurut saya sangat merugikan saya selaku Kadis Perkim,” kata Satrani.

Satrani mengaku dua oknum FPAK berinsial AI dan SY tidak jujur soal semangat Undang-Undang nomor 8 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Karena kegiatan yang disoroti di Dinas Perkim oleh FPAK antara lain Gedung PKK, Lendmark dan Gedung Graha Cinta yang dikatakan fiktif, tidak sesuai dengan fakta di lapanga.

“Kalau mereka punya bukti ya silahkan. Kalau bisa Polda turun. Sebab kegiatan Dinas Perkim itu 2017 seluruhnya didampingi oleh Kejaksaan Tinggi Malut atau yang dikenal dengan TP4D,” ujarnya.

Dua oknum dari FPAK dilaporkan ke Polisi karena menyampaikan pendapat di muka umum tidak rasional dan diduga melakukan pencemaran nama baik serta merugikan.

Santrani mengatakan, dirinya mendatangi Polda Malut dalam rangka melaporkan FPAK Malut. Sebab, ada beberpa

“Saya sudah mengusulkan penyidik Krimum turun dan cek. karena ini untuk memenuhi asas tranparansi,” tegasnya.

Seluruh kegiatan yang disoroti FPAK, sudah diperiksa dari BPK-RI Perwakilan Maluku Utara dan dalam laporan hasil audit menyatakan bahwa beberapa gedung yang dituduhkan itu ada atau tidak fiktif.

“Tidak ada satupun kegiatan di Dinas Perkim yang ghoib/fiktif. Sehingga tuduhan itu tidak benar,” pungkasnya.

Sementara itu, Penasehat Hukum (PH) Santrani Abusama, Sarman Saroden menuturkan dua hal yang disoroti dan menjadi dasar dilaporkan ke Polisi yakni Fitnah dan Pasal 311 soal pencemaran nama baik. Karena gerakan aksi demo yang dilakukan oleh FPAK Maluku Utara dapat merugikan kliennya.

“Kami tetap menjunjung tinggi proses penegakan hukum itu ada asas praduga tak bersalah. Dimana, demo yang dilakukan itu tidak hanya menyebut jabatan namun nama pribadi. Untuk itu, atas nama keluarga merasa ini sesuatu hal yang luar biasa dan harus ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Sekedar diketahui, kedatangan Santrani Abusama ke Polda Maluku Utara didampingi Pemuda Pancasila (PP) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). (Ajo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *