DPRD Pulau Morotai Sahkan APBD-P 2019

  • Whatsapp
Suasana Rapat Paripurna Pengesahan APBD-P Pulau Morotai 2019yang berlangsung di ruang sidang kantor DPRD Pulau Morotai (Foto: Fizri/KabarMalut)

DARUBA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 Pulau Morotai. Pengesahan dilakukan dalam Sidang Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Pulau Morotai, Fahri Hairuddin, Selasa (20/8/2019).

Ketua DPRD Pulau Morotai, Fahri Hairuddin dalam sambutannya menyampaikan kesepakatan atas rancangan APBD-P tahun anggaran 2019 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Anggaran DPRD, disepakati bahwa Pendapatan Daerah sebesar Rp 910.121.355.041, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 71.246.255.942, Dana Perimbangan (Transfer dari pusat) Rp 660.116.737.632 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 178.758.361.467.

Muat Lebih

“Untuk belanja daerah Rp 936.052.762.609, terdiri dari belanja tidak langsung Rp 348.708.082.789 dan belanja langsung Rp 587.344.679.824. Sementara surplus dan defisit sebesar Rp 25.931.407.568,” kata Fahri.

Fahri menambahkan bahwa untuk pengeluaran pembiayaan daerah dan pembiayaan neto daerah sebesar Rp 300.000.000. Sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp 26.231.407.568.

“Berbagai kebutuhan penting di daerah yang telah dirancang oleh Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2019, kurang lebih memuat tentang upaya reformasi birokrasi, upaya peningkatan mutu pendidikan, peningkatan mutu kesehatan, peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat, peningkatan ketahanan pangan daerah, peningkatan infrasturktur yang merata mulai dari tingkat desa, peningkatan iklim investasi dan usaha yang berdaya saing sehat, upaya peningkatan energi listrik, dan pelestarian budaya daerah,”jelas Fahri.

Sementara Wakil Bupati, Asrun Padoma yang turut hadir memberikan apresiasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena dengan motivasi kerja keras telah memberikan distribusi PAD yang hampir sesuai target.

Menurutnya sampai dengan pertengahan Agustus 2019 dalam posisi 33 persen dari total target PAD tahun ini, sehingga dirinya berharap kepada OPD penghasil PAD, agar melakukan evaluasi sesuai dengan penetapan sumber-sumber pendapatan agar bisa meningkatkan PAD yang telah ditetapkan.

“Dan menjadi perhatian saya sebagai bahan evaluasi faktor penyebabnya, apakah karena kurang kreatifnya pimpinan OPD dalam menggali sumber-sumber pendapatan, dan kurang tegas dalam menegakan aturan-aturan pajak, atau ketidak mampuan OPD dalam mengelola potensi pendapatan. Ini yang perlu diperhatikan,” tutup Asrun. (Ajo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *