Kementerian P3A Sosialisasi Percepatan Kepemilikan Akta Lahir di Halsel

  • Whatsapp
Wakil Bupati Halmahera Setalatan, Iswan Hasjim saat menghadiri sosialisasi Percepatan Kepemilikan Akta Lahir Anak (Foto: Istimewa)

LABUHA – Dalam rangka mendorong peningkatan percepatan kepemilikan akta kelahiran dan sebagai upaya mencapai target nasional cakupan kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian P31) melalui Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak  mengadakan Sosialisasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran di Halmahera Selatan (Halsel).

Sosialisasi yang telah dilakukan di 5 provinsi dan 67 kabupaten/kota sejak tahun 2016 ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Halsel Iswan Hasjim.

Muat Lebih

Iswan dalam sambutannya meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  harus memberikan kontribusi untuk membuat gebrakan atau gerakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk hak anak.

“Kita harus pastikan melakukan gebrakan dalam melayani masyarakat terutama memastikan pemberian identitas sebagai pengakuan negara atas kelahiran anak melalui akta kelahiran,” ungkap Iswan di hadapan peserta,  Rabu (21/8/2019).

Iswan juga berharap tujuan OPD hadir dalam sosialisasi ini, agar dapat mengetahui langkah-langkah dan strategi pemangku kepentingan dalam melakukan pencatatan pada setiap anak yang lahir.

“Pemangku kepentingan harus memastikan  kepemilikan akta kelahiran bagi semua anak di Halsel telah dicatat secara detail oleh negara,” tandasnya.

Selin itu, Iswan meminta agar SKPD terkait seperti Dukcapil, Dinkes dan DP3AKB untuk melakukan gebrakan lacak kelahiran untuk Halsel.

“Mari kita membuat gebrakan baru dengan mencontoh keberhasilan lacak malaria, dimana di tahun 2020 kita bisa membuat lacak kelahiran untuk pastikan anak-anak di Halsel telah tercatat dan memiliki akta kelahiran. Insya Allah dengan adanya terobosan ini kita mampu membentuk sumber daya Halsel dalam menghadapi era milenial.” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Hak Sipil dan Informasi Kementrian P3A, Sri Martani Wahyu Widayati menaku pihaknya mempunyai mandat mengkoordinasikan bahwa hak anak dipastikan untuk dipenuhi, dilindungi dan dijalankan oleh semua kementrian maupun pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota.

“Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diberikan mandat untuk memastikan bahwa hak anak yang terdiri dari pemenuhan sekaligus perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan harus dijalankan oleh semua OPD yang ada di pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota khususnya Halsel,” jelasnya

Sri juga menambahkan sosialisasi ini untuk menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) lebih berkualitas.

“Ketika suatu kabupaten/kota khususnya Halsel ingin menjadi kabupaten yang layak anak terdapat 24 indikator dalam kebijakan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, salah satunya adalah pemenuhan hak anak untuk dicatatkan dan mendapatkan bukti kelahiran yaitu akta yang merupakan hak dasar bagi anak yang baru dilahirkan,” pungkasnya. (Ajo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *