APBD-P Halsel 2019 Dirancang Naik 0,81 Persen

  • Whatsapp
Bupati Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba saat menyerahkan dokumen KUA-PPAS kepada Ketua DPRD Halmahera Selatan Umar Hi Soleman (Foto: Istimewa)

LABUHA – Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) tahun anggaran 2019 telah disampaikan pada tanggal 31 Juli yang lalu melalui rapat paripurna DPRD.

Dokumen KUA-PPAS Perubahan tersebut, setelah dikaji dan dibahas bersama oleh Pemerintah Kabupaten Halsel dan DPRD, maka disepakati dalam penyusunan rancangan APBD-P ini telah dilakukan penyusuaian asumsi makro ekonomi nasional maupun daerah setara kebijakan fiskal. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui SKPD selaku pengguna anggaran telah melakukan penyusuaian dan rasionalisasi program kegiatan dalam rangka mendukung prioritas pada anggaran perubahan.

Muat Lebih

“Kebijakan belanja pada perubahan ABPD 2019 ini akan dilakukan rasionalisasi untuk difokuskan pada program dan kegiatan prioritas,” ungkap Bupati Halsel, Bahrain Kasuba saat membacakan pidato Penandatanganan Nota Kesepahaman KUA-PPAS APBD-P  2019 di hadapan anggota DPRD di ruang paripurna, Rabu (21/8/2019) malam.

Kegiatan dan kegiatan prioritas yang dimaksud antar lain, peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan sektor pariwisata, pemantapan kualitas sumber daya manusia, pemantapan pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi dan pemantapan perlindungan sosial. Selanjutnya struktur perubahan APBD tahun 2019 antara lain, Pendapat Asli Daerah pada Perubahan 2019, disepakati tidak mengalami perubahan sebesar Rp 70.413.80.520.

Selanjutnya dana perimbangan dalam bentuk dana transfer pada ABPDP tahun anggaran 2019 juga disepakati tidak mengalami kenaikan yakni sebesar Rp 1.408.577.918.830. Lain-lain pendapatan daerah yang sah disepakati pula tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp 45.000.000.000.

Dengan demikian secara keseluruhan pendapatan daerah pada ABPD-P tahun anggaran  2019 disepakati Rp  1.523.990.999.350.

Selanjutnya pos belanja daerah pada APBD-P 2019 disepakati sebesar Rp 1.645.47.305.416 atau mengalami kenaikan sebesar 0.81 persen dari pos belanja pada ABPD sebelum perubahan sebesar Rp 1.635.790.999.350 yang terdiri dari, belanja tidak langsung disepakati sebesar Rp 680.538.369.509 dan belanja langsung disepakati sebesar Rp 968. 508. 935. 907, dengan demikian perbandingan presentasi belanja langsung dan tidak langsung adalah 58.73 persen berbanding 41.27 persen.

Penerimaan pembiayaan pada APBD perubahan tahun anggaran 2019 disepakati sebesar Rp 141. 756. 306. 66 dan pengeluaran pembiayaan disepakati sebesar Rp 16.700.000.

“Melalui kesempatan ini saya menginstruksikan kepada Kepala SKPD untuk menindak lanjuti hasil kesepakatan ini dengan melakukan penyusunan rencana kerja anggara perubahan tahun 2019 dan proaktif mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya,” sebut Bahrain.

Terpisah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah  Daerah (TAPD) Halsel, Helmi Surya Botutihe mengaku ABPD-P tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan. Kenaikan ini kata Helmi karena ada lokasi belanja untuk KPU dan Bawaslu dalam menghadapi tahapan pemilihan kepala daerah.

“Kita tetapkan naik karena bulan depan sudah masuk tahapan Pilkada,” cetus Helmi. (Ajo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *