Kinerja Pemkab Halsel Diapresiasi KPK

  • Bagikan
Kepala Inspektorat Halmahera Selatan, Slamet Ak (Foto: Bud/KabarMalut)

LABUHA – Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dibawa kepemimpinan Bupati Bahrain Kasuba dan Wakil Bupati Iswan Hasjim dalam pencegahan korupsi di lingkup Pemkab Halsel, patut diacungi jempol. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mengapresiasi kinerja Pemkab Halsel.

Dari delapan area pelayanan publik ketika dipantau KPK, tidak ada satupun yang terindikasi adanya korupsi atau KKN. Delapan arela pelayanan publik itu diantaranya, Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Tata Kelola Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Manajemen Aset Daerah.

Kepala Inspektorat, Slamet Ak, menyebutkan, sebelum Pemkab menjelaskan sistem pelayanan publik kepada KPK, KPK sendiri memberikan nilai kepada Pemkab Halsel hanya 6 persen dari delapan areal pelayanan publik tersebut. Namun, ketika ada penjelasan dari Pemkab terkait kondisi jaringan internet yang mengalami gangguan kurang lebih dua bulan belakangan ini lembaga anti rasuah itu kemudian menaikan poin penilaian menjadi 60 persen.

“Kita semua sudah pakai sistem. Kemarin itu kita belum upload, karena kondisi jaringan internet di Halmahera Selatan mengalami gangguan. Kita cuma dapat poin dari KPK hanya 6 persen, tapi setelah kita jelaskan disertai dengan bukti-bukti kita dapat poin 60 persen,” kata Slamet Ak ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/9/2019).

Poin 60 yang diberikan KPK itu membawa Halsel berada di peringkat teratas di Provinsi Maluku Utara dari sisi pelayanan publik yang terintegrasi langsung dengan KPK.

“Kita paling tinggi di Maluku Utara. Halut dengan 43 persen kita di 60 persen. Apa yang diinginkan KPK kita capai sampai 60 persen,” cetusnya.

Atas capaian itu, kata Slamet, KPK memberikan apresiasi kepada Pemerintah Halsel. Meski demikian, Pemkab Halsel tidak terbuai dengan apresiasi yang didapat.

“Kedepan Pemkab lebih meningkatkan kinerja agar pelayanan di delapan areal itu lebih ditingkatkan lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Septa Adhi Waluyo selaku Korsupgah KPK berharap, aplikasi yang dibangun kabupaten/kota dalam rangka percepatan aksi pemberantasan korupsi di daerah agar dapat segera diimplementasikan.

“Saya berharap aplikasi yang dimonitoring KPK saat ini baik itu berupa Aplikasi E-Planning, perizinan, aset dan aplikasi lainnya yang mendukung percepatan pemberantasan korupsi dapat segera diimplementasikan,” sebut Ady. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut