Merasa Dirugikan, Pemkab Halteng Gugat Batas Wilayah Haltim

  • Whatsapp
Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Muhammad Konoras (Foto: Yasim/KabarMalut)

TERNATE – Batas wilayah antara Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) dan Kabupaten Halmahera Timur ( Haltim) Provinsi Maluku Utara, digugat di Mahkamah Agung. Gugatan itu diajukan untuk menguji Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) namor 84 tahun 2018 tentang batas wilayah Halteng dan Haltim yang dianggap merugikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halteng selaku pemohon.

Kuasa Hukum Pemkab Halteng, Muhammad Konoras mengatakan dalam pasal 10 ayat (6) UU nomor 1 tahun 2003 tentang Batas Daerah Kabupaten Halteng dan Haltim Provinsi  Maluku Utara, menyebutkan batas wilayah sebagimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian yang terpisahkan dari UU. Dengan diterbitkan UU nomor 1 tahun 2003 tersebut maka Pemkab Halteng telah menindaklanjuti dengan diterbikannya Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Halteng tahun 2010-2030.

Muat Lebih

“Ketentuan disebutkan dalam pasal 10 ayat (6) berimplikasi yuridis terhadap penentuan batas wilayah atau daerah Kabupaten Haltim harus berdasarkan pada Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 yang tertuang dalam lampiran 4 atau peta tentang batas daerah Kabupaten Haltim dan Halteng,” kata Konoras kepada wartawan, Rabu (11/9/2019).

Konoras menjelaskan, sebelumnya lahir UU nomor 1 tahun 2003 tentang Batas Kabupaten Haltim dan Halteng, sebelum itu pula telah diterbitkan undang-undang nomor tahun 6 tahun 1990 tentang pembentukan Kabupaten tingkat I Halteng. Permendagri nomor 84 tahun 2018 tentang batas Kabupaten Haltim dan Halteng ternayata tidak melaksanakan perintah UU nomor 1 tahun 2003 khsusnya lampiran 4 tentang Peta batas Kabupaten Haltim, maka proses pembentukannya  telah bertentangan dengan ketentuan pasal 6 huruf a,b, c dan d UU nomor 1 tahun 2003  tentang Batas Kabupaten Haltim dan Halteng.

“Pasal 2 anggka (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Permandagri nomor 84  tahun 2018 tentang batas daerah Kabupaten Haltim dengan Kabupaten Halteng telah betentangan juga dengan pasal 6 huruf a, b, c, dan d UU nomor 1 tahun 2003 jo lampiran 4 Peta Batas Kabupaten Haltim yang secara tegas menyebutakan batas wilayah Haltim terdiri dari Kacamatan Wasile, Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Selatan, dan Kecamatan Wasile Selatan,” tandasnya. (Ajo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *